Pemkot ‘Ngeyel’ UB Kediri Tak Perlu Izin Dikti

Suasana Hearing Pembangunan UB                                                                      ( foto : Marmoyo/KIcom)

KANALINDONESIA.COM : Polemik pembangunan Universitas Brawijaya (UB) dikota Kediri terus bergulir, terkait beberapa aturan yang tak dilalui oleh Pemkot Kediri. Padahal pihak DPRD Kota Kediri telah melakukan konsultasi ke KemenristekDikti dan Kemendagri, namun hal tersebut tak digubris oleh pihak Pemkot Kediri dan ngotot melanjutkan Pembangunan karena UB tak perlu ijin Dikti

Melalui Asisten Umum, Maria Karangora menegaskan, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri tidak memerlukan izin Kemenristekdikti.

Baca:  Ganjar Gandeng Santri Gayeng Siap Tolak Isu di Pilgub

“Permasalahan ini sebenarnya sudah kami godok bersama tim, bahkan kami sudah tiga kali ke Kementrian. Jadi jika mengacu pada berbagai aturan, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak perlu izin,” tegasnya, Jumat (09/09/2016).

Menurutnya, dari hasil tim menyatakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh jika masih dalam satu provinsi tidaklah memerlukan izin.

“Dalam Permendiknas nomor 109 tahun 2013 tentang perguruan tinggi sudah dijelaskan. Jika memerlukan izin, izinnya dari presiden. Sebab sudah dijelaskan kalau penyelenggaraan pendidikan jarak jauh masih dalam provinsi tidak perlu izin,” jelas perempuan yang juga menjabat sebagai Plt Kabag Hukum Pemkot Kediri.

Kendati demikian, jawaban eksekutif ternyata berbalik 100 persen dengan hasil kunjungan kerja DPRD Kota Kediri yang beberapa waktu lalu melakukan konsultasi ke Kemenristekdikti hingga Kemendagri.

Baca:  Ekspor Patung Budha

Fraksi PKB, Muzer Zaidib mengatakan hasil konsultasi penyelenggaraan UB di Kota Kediri harus mendapat izin dari Dikti.

“Kita juga sudah mendapat jawaban dari Dikti jika UB di Kediri harus mendapat izin. Dan jawaban Dikti sampai saat ini belum ada surat masuk ke Dikti terkait keberadaan UB di Kediri. Ini harus diurus dulu,” ujarnya.

Permasalah izin Dikti terus disoal kalangan dewan lantaran adanya pembangunan gedung kampus III UB di Kota Kediri yang menelan anggaran APBD Rp 19 miliar.

Dewan tidak ingin pembangunan gedung kampus UB itu justru menjadi masalah dikemudian hari. Sebab dewan menilai langkah yang dilakukan Pemkot Kediri terdapat beberapa kesalahan.

Baca:  Ribuan CPNS Mubar Lolos Passing Grade SKD, Panselda: Tidak dijamin Bisa Ikut SKB

Sekedar diketahui, Jumat (09/09/2016) siang Komisi C DPRD Kota Kediri menggelar hearing dengan sejumlah kepala dinas di Kota Kediri. Hearing dilakukan lantaran dewan ingin mengetahui kejelasan jawaban pihak eksekutif terkait pembangunan kampus III UB Kota Kediri. (G Marmoyo )