Perhutanan Sosial Cegah Monopoli Mafia Hutan

KANALINDONESIA.COM.LAMONGAN; Perhutanan sosial merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu:Hutan Desa (HD),  Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR)  Hutan Adat (HA) dan Hutan Kemitraan.

Menurut  Anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, Ridho Saiful Ashadi Kemunculan Peraturan Menteri (Permen)  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 tahun 2016 perhutanan Sosial dan permen  39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani  bisa  mencegah praktek mafia Hutan.

Program perhutanan Sosial (PS) merupakan  suatu program yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Program Perhutanan Sosial memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumber daya masyarakat

Baca:  Rombak Alun Alun Lamongan Telan Anggaran 11 Miliar

Dalam Permen KLHK No 39/2017  hutan negara yang dikelola Perum Perhutani bisa dimanfaatkan masyarakat melalui sistem perhutanan sosial.”Hutan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dikelola masyarkat bukan dimonopoli perusahaan” papar  Ipoel (panggilan Ridho Saiful) Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Timur ini. Dalam Sosialisasi Perhutan Sosial yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (DPC PETANI) kabupaten Lamongan bertempat di balai Desa solokuro  lamongan selasa 27/03/2018

Namun menurut dia, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) yang di keluarakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai jangka waktu 35 tahun.dan yang bisa mengajukan IPHPS adalah kelompok Tani Hutan, Gapoktan, LMDH Pemerintahan Desa,  pemuda pinggir Hutan, dll.

Baca:  Unitomo Kukuhkan Guru Besar

Lanjut, Saiful menjelaskan jika ada satu angota kelompok pengelolah menjual lahan garapanya pada orang lain maka ini akan berdampak pada semua kelompok.

“Saat evaluasi pertama tiap 5 tahun sekali ketahuan maka izinya bisa dicabut,” ungkapnya.

Mendengar keresahan warga yang hadir dalam kegiatan tersebut soal rencana tanaman argoforetry tebu yang dikelolah PT WDM disekitan hutan kecamatan solokuro. Pihaknya siap mendampingi secara hukum.

“Silakan urus adminitrasi izin Pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS), berkasnya bawa kesini saya siap mengawal sampai ke kementerian,” katanya dengan tegas.

Dia berharap Perum Perhutani bisa berbagi peran dan manfaat dengan masyarakat sesuai kontribusi masing-masing dalam mengelola hutan dengan melibatkan semua pihak.

Baca:  Dibuang di Bawah Pohon Pepaya, Kondisi Bayi Kini Membaik dan Diberi Nama Agustini Kalifornia

Selain menjadi pemateri dalam kegiatan ini, Saiful juga diagendakan untuk menjadi narasumber sosialisasi percepatan perhutanan sosial  di berbagai wilayah  yang ada di Lamonga ungakap Imam Khafidzin Sekretaris DPW PETANI JATIM.(omdik/fer)