Said Aqil Siradj, Tolak Kelompok Anti Kebangsaan dan Anti Nasionalisme


KANALINDONESIA.COM : Sikap tegas terhadap kelompok anti nasionalisme dan anti kebangsaan berada di Indonesia, dengan jelas disampaikan Ketua Umum (Ketum) PBNU K.H. Said Aqil Siradj. 

Bahkan, pihaknya mengaku sebagai pencetus gagasan terkait langkah Polda Jatim melarang keberadaan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Kiai Said mengatakan, sikapnya menolak keberadaan kelompok anti nasionalisme serta anti kebangsaan berada di Indonesia, disampaikan langsung di depan Kapolri serta jajaran Polda se Indonesia. 

“Mereka kan anti nasionalisme, anti kebangsaan mau membangun khilafah. Ya silahkan, tapi jangan di Indonesia,” katanya, setelah memberikan ceramah dalam acara khalaqoh kebangsaan bertemakan ‘menjaga keutuhan NKRI tanpa terror’ yang digelar PC GP Ansor Gresik, di aula makam Maulana Malik Ibrahim, Jumat (9/9/2016).

Baca:  Jelang Pilkada Serentak 2018, Beredar Surat Kiai NU Kepada PKB Jatim

Jika memang kelompok tersebut tetap ingin mendirikan sistem pemerintahan khilafah, pihaknya secara prinsip tidak keberatan. Asalkan jangan di Indonesia, bisa di Negara lain. Misalnya Afganistan atau Negara-negara yang lain.

Sikap penolakan itu, lanjutnya, tidak hanya disampaikan kepada jajaran penegak hukum. Tetapi, juga disampaikan kepada pemerintah pusat. Antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Nanti akan diproses secara prosedur,” pungkasnya.

Wakil Bupati Gresik Moh Qosim menuturkan, pihaknya secara prinsip sepakat dengan penolakan terhadap kelompok-kelompok yang bisa meresahkan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam. 

“Jadi kami memberikan dukangan terhadap semua, tidak hanya HTI. Tetapi juga yang lain, yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ujarnya.

Baca:  Kedapatan Bawa Sabu, Warga Surabaya Diamankan Polsek Kedamean Gresik

Meski demikian, pihaknya tidak gegabah langsung mengambil sikap tegas. Pemkab Gresik akan menunggu tembusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). “Saat ini tetap akan ditunggu dulu.

Di lain pihak, Ketua PC GP Ansor Gresik Agus Junaidi menuturkan, sebagai badan otonom (banom) pihaknya akan mengikuti aturan dan mendukung langkah PBNU. 

“Apalagi ini perda-nya terkait NKRI. Jadi tetap akan kami ikuti. Dan juga sudah ada tim yang melakukan penyelidikan, bahwasanya diduga memang ada kelompok yang anti pancsila, anti NKRI dan lain sebagainya. Kami sebagai banom NU, tetap akan mengawal semua itu,” jelasnya. (lan)