Mantan Kades Taman Asri Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi APBDes 2015

KANALINDONESIA.COM, PACITAN – Tipikor Polres Pacitan tetapkan mantan Kepala Desa Tamanasri, Kecamatan Pringkuku, SPR sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari APBDes Desa Tamanasri tahun anggaran 2015.‎

Menurut Kapolres Pacitan AKBP Setyo Koes Heriyatno melalui AKP. Imam Buchori Kasatreskrim Pacitan, menjelaskan, tersangka diproses pihaknya setelah adanya laporan atas dugaan penyalahgunaan dana anggaran APBDes ditahun 2015 lalu.

Ditetapkanya SPR sebagai tersangka bermula saat tahun 2015 lalu Desa Tamanasri terdapat anggaran Pendapatan dan Belanja APBDes sebesar Rp. 944.639.362, dana sebesar itu terbagi untuk  Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa ( DD), Bantuan Keuangan (BK), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah ( DBHPD) dan Pendapatan Asli Daera (PAD). Namun diakhir tahun 2015 dana kas Desa direkening Desa telah habis dan beberapa kegiatan fisik dan beberapa program tidak dilaksanakan, setelah tim Tipikor Reskrim Polres Pacitan mengadakan penyelidikan dan penyidikan didapatkan bahwa dana pada rekening kas Desa telah di ambil tersangka dan dikelola tersangka.

Baca:  Ops Zebra Semeru 2020, Kapolres Madiun: Kedepankan Preventif dan Preentif

“Selain itu dana tersebut juga di gunakan kepentingan pribadi oleh tersangka,” jelas Kasatreskrim, Rabu (28/3/2018).

Penetapan SPN sebagai tersangka berdasarkan Surat Penyidikan (SP) penetapan tersangka dengan Nomor SP.Sidik/56/X /2017/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2017.

“Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti permulaan, seperti 1 bandel laporan realisasi APBDes Desa Tamanasri tahun 2015 dan 1 Bandel Peraturan Kepala Desa Tamanasri Nomor 05 Tahun 2015 tentang pertanggung jawaban realisasi APBDes ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun 2015,” ujarnya.

Kasatreskrim menambahkan,” dari hasil audit PKKN dan BPKP Jawa Timur negara telah dirugikan sebesar Rp 218.612.773 tidak sesuai peruntukannya, maka tersangka PRN akan disangkakan pasal 2 atau pasal 3 UU RI No 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling singkat empat tahun penjara,” pungkas Kasatreskrim. (Bc)

Baca:  Ganjar Pranowo dan Sugiri-Lisdyarita Saling Bertukar Pengalaman