Polisi Dalami, Kasus Kades Grobogan yang Jalan Ditempat

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Hampir satu tahun sudah, penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Agus Hadi Cahyono (49), Kades Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Jombang, masih jalan ditempat. Meski berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Jombang, namun hingga kini, kasus dugaan gratifikasi atas ijin pendirian perusahaan air minum dalam kemasan tersebut, masih menunggu P21, dari pihak Kejaksaan.

Saat ditelusuri, pada Tipikor Polres Jombang, penyidik berdalih masih berkonsentrasi merampungkan berkas pemeriksaan kasus dugaan gratifikasi. ”Berkas AHC masih P19, kita masih melengkapi petunjuk dari jaksa, dalam waktu dekat segera kita kirim kembali,” ujar AKP Wahyu Norman Hidayat selaku, Kasatreskrim Polres Jombang saat itu, Rabu 30/8/2017.

Baca:  Diduga Kemplang Uang Warga, Anggota DPRD Jombang Dilaporkan ke Polisi

Mencuatnya kasus tersebut berwal dari, adanya polemik pendirian pabrik aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno. Bahkan Taufik (45), seorang Kepala Dusun Kolondono, ditahan oleh Satreskrim Polres Jombang karena, penggelapan dokumen persyaratan pengajuan izin perusahaan.

Setelah dilakukan pengembangan, muncullah nama Agus yang menjabat sebagai Kades, tak lama Agus juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jombang. Kades Grobogan ini disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait proses jual beli tanah warga kepada PT Tirta Investama 2014 silam.

” terhadap AHC sudah kita tetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat proses pelepasan lahan untuk pendirian pabrik Aqua,” ujar Norman saat itu.

Meski begitu, hingga saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap oknum kepala desa ini. Padahal, nominal uang mencapai Rp 450 juta  yang diserahkan pihak pengembang, dan polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 55 juta berikut satu unit sepeda motor Yamaha Vixion.

Baca:  Polisi Bekuk, Tukang Kayu yang Nekat Mengedarkan Pil Dobel L

”Uang tersebut semestinya untuk pembangunan kantor desa, tapi disalahgunakan. Ancamannya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun, pasal 12 huruf e minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara,” pungkas Norman.

Dikonfirmasi secara terpisah Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Adi Wibowo membenarkan perihal penetapan tersebut. ”surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah masuk ke kami,” tukasnya.

Namun kini, Kapolres Jombang yang baru, akan menelusuri kelanjutan kasus yang melibatkan Kades tersebut, apakah memang proses penegakan hukumnya, sudah sesuai prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP, atau tidak.

” nanti akan saya tanyakan ke Kasat Reskrim, yang jelas jika memang sudah ada penetapan tersangka maka ini adalah masalah serius, dan nanti berkasnya akan saya lihat,” terang Fadli, pada sejumlah jurnalis, Rabu 28/3/2018.(elo)

Baca:  Warga Mojongapit, Diamankan Polisi setelah Kedapatan Membawa Sabu-sabu