Paslon Walikota Kediri No Urut 1 Terancam Pidana

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI:  Pasangan Calon ( Paslon ) Walikota dan Wakil Walikota Kediri nomor urut  1, Gus Aiz – Sudjono berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) karena diduga telah menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Tindakan yang diduga dilakukan oleh paslon yang diusung oleh koalisi PKB, Partai Golkar, PPP dan Partai Gerindra berpotensi melanggar ketentuan pidana.

Panwaslu Kota Kediri menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Aiz-Djono, pada 18 Maret 2018 lalu. Peristiwa terjadi di salah satu tempat ibadah di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Di sebuah masjid, Panwaslu menemukan bukti bahan kampanye paslon nomor urut satu yang disebarkan. Bahan kampanye ini berupa pamflet dan kalender.

“Kami sedang melakukan klarifikasi. Kita dapati bahwa di dalam tempat ibadah itu terdapat bahan kampanye itu calon nomor satu. Apakah itu dari paslon sendiri, atau dari panitia, atau dari relawan. Ini yang sedang kami klarifikasi,” kata Yudi Nugraha, Komisioner Panwaslu Kota Kediri Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Rabu (28/3/2018).

Baca:  Mantan Bupati Pacitan, HG Sudibyo dukung Mbois Majukan Pacitan

Ditambahkan Yudi, klarifikasi terhadap persoalan ini sedang berjalan. Pada Jumat (30/3/2018) nanti, Panwaslu akan melakukan pembahasan tahap dua.

“Dari pembahasan tahap dua akan kita dapatkan hasilnya apakah bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak,” imbuh Yudi.

Apabila terbukti melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah, paslon nomor urut pertama ini terancam pidana. Ini diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Tindakan tersebut juga bisa bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye. Dimana, setiap Paslon tidak diperbolehkan melakukan kampanye di tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas umum.

Selain pelanggaran itu, Paslon Aiz-Djono juga diduga melanggar izin keramaian dari Kepolisian. Pasalnya, meski dalam jadwal yang dibuat KPU Kota Kediri melakukan kampanye di Kecamatan Mojoroto, namun izin keramaiannya bukan di Kelurahan Bandar Lor.  Saat ini Sentra Gakumdu sedang mengumpulkan bukti serta keterangan dari saksi-saksi mengenai dugaan pelanggaran kampanye tersebut.

Baca:  Sopir Truk Sarat Muatan Tewas Di SPBU Santren, Kediri

Jika terbukti melakukan kesalahan dalam kegiatan kampanye di tempat ibadah, Paslon tersebut bisa dijatuhi sanksi yaitu mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

“Bisa juga dikenai pidana, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal Rp 1 juta,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Yudi, untuk dua paslon lainnya yaitu, paslon nomor urut dua Abdullah Abu Bakar – Lilik Muhibah dan Samsul  Ashar-Teguh Junaidi juga melakukan pelanggaran. Tetapi masih bersifat pelanggaran biasa tentang administrasi.

Mereka diketahui menempelkan bahan kampanye di pepohonan. Mestinya bahan kampanye tersebut disebar ke masyarakat. Menurut Yudi, pelanggaran yang mereka lakukan bersifat administrasi dan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan.

Baca:  Harlah ke 22, PKB Jatim Siap Sapu Bersih di Pilkada Serentak

Dikonfirmasi mengetahui temuan dan klarifikasi Panwaslu Kota Kediri, calon walikota Kediri dari nomor urut satu, Aizzudin Abdurrahman belum memberikan tanggapan. Gus Aiz, begitu sapaan cucu pendiri NU, KH. Hasyim Asyari ini dikonfirmasi melalui pesan whatsappnya, namun hanya dibaca, dan belum dijawab.

Panwaslu meminta agar tim kampanye seluruh Paslon mematuhi aturan kampanye. Sebab, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan bisa menurunkan citra maupun elektabilitasnya di mata masyarakat. (Gendut marmoyo)