​TC Jatim Laporkan Pemilik Pom Pertamini Ke Polres Jombang

KANALINDONESIA.COM : Berjamurnya pom pertamini di Jombang dinilai menyalahi aturan, baik aturan  BPH Migas no 6 Tahun 2015 tentang penyaluran bahan bakar minyak tertentu, serta memakai sebagian fasilitas umum milik pemerintah daerah (Pemda) Jombang.
Bangunan POM Pertamini ini kebanyakan menggunakan fasilitas umum yakni trotoar yang seharusnya di pakai pejalan kaki namun digunakan sebagai tempat antri untuk mengisi BBM di Pom pertamini. Hal ini disoal oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni,  Tranparency and Transportation Comunity (TC) Jawa Timur. Bahkan Anang selaku ketua TC melayangkan surat laporan terkait adanya pengrusakan oleh pemilik pom pertamini, yang terletak di depan Yayasan Samodra Ilmu ke Polres Jombang, serta tidak adanya ijin dari pemerintah. Bukan hanya itu Anang juga menuding bahwa ada pelanggaran peraturan.
“Kami sudah melaporkan hal ini ke Polres Jombang, bisa di cek ke Polres, dan bisa konfirmasi pada pihak kepolisian terkait laporan kami tentang adanya dugaan pengrusakan fasilitas umum serta melanggar Pasal 274 ayat (2),Pasal 275 ayat (1) Undan-ndang 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dan dugaan pelanggaran peraturan BPH Migas no 6 Tahun 2015,” papar Anang.(10/09/2016)
Masih menurut Anang yang juga merupakan anggota DPC Projo Jombang,” ada beberapa syarat untuk menjadi sub-penyalur BBM alias Pertamini berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yakni anggota dan, atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan. Bukan hanya itu, syarat lainnya yakni memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan, sert memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub PenyalurLokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur atau pom pertamini,” terangnya.
” Bahkan ada juga ketentuan jarak, secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat,” ungkapnya.
Dari sejumlah kajian beberapa analisa dari berbagai rujukan regulasi, Anang menuturkan.
” Dari hasil kajian ini kami mengkahawatirkan sebagian besar pom bensin mini ini dibangun di kawasan padat penduduk. Bahkan alat atau mesin pompa ukur buatan yang digunakan di pom bensin mini tersebut juga belum dipastikan aman. Berbeda dengan mesin pompa BBM yang ada di SPBU, sudah ber standar nasional. Ditambah penyimpanan BBM pun terkadang tidak mengedepankan keamanan. Bahkan, ada yang disimpan di dalam drum dan disedot menggunakan mesin pompa air, Karena belum ada regulasi yang menjadi payung hukum pom bensin mini, maka proses atau prosedur pembuatan usaha ini setidaknya sama persis dengan SPBU resmi yang sudah ada. Seperti pembuatan amdal atau izin lingkungan kemudian rekomendasi dari diskomperindag kepada pada Pertamina dan PTSP. Selanjutnya BBM tidak boleh ngambil BBM dari SPBU, tapi BBM yang dikirim langsung dari Pertamina,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa ketua yayasan menampik dugaan adanya pengrusakan fasum serta pelanggaran terhadap undan-undang yang ada. Pihaknya juga sudah menjelaskan bahwa pendirian pom pertamini ini semua untuk keperluan kebutuhan mobil dinas milik yayasannya, namun juga diperbolehkan bagi masyarakat untuk membeli di pom pertamini miliknya.
Sementara itu kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Diperindagpas) Jombang yakni Masduki, ketekia dikonfirmasi via seluler hanya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat.(elo)

Baca:  Kasub Divre Bulog Surabaya Utara : Bila Temukan Raskin Kualitas Kurang Bisa Langsung Lapor