Kasus OTT Prona, Ratusan Perangkat dan Kepala Desa Gruduk Kantor BPN Ponorogo

KANALINDONESIA.COM, PONOROGO: Ratusan kepala desa dan perangkat desa geruduk kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Ponorogo, Senin (02/04/2018).

Aksi ratusan kepala desa dan perangkat desa tersebut adalah terkait adanya kasus OTT yang menimpa salah satu kepala desa dan perangkat di Kecamatan Babadan oleh Kejaksaan Negeri(Kejari) Ponorogo beberapa waktu yang lalu.

“Ibarat kita seperti orang buta, kita tidak tahu dan menjadi korban serta tumbal dalam program ini,”ucap Kepala Desa Bringinan, Barno dalam orasinya di depan Kantor BPN Ponorogo, Senin(02/04/2018).

Barno menambahkan,”meski ini program dari Presiden, harus ada sebuah regulasi yang jelas sehingga kita aman, dan tidak takut untuk menjalankan program ini,”terang Barno kepada kanalindonesia.com saat diwawancarai ditengah berlangsungnya aksi.

Dikatakanya, “bahwa semua Kades dan perangkat desa yang tergabung dalam PKPD, APDESI maupun PPDI belum pernah menerima sosialisasi terkait dengan Surat Keputusan Bersama(SKB) tiga menteri oleh BPN maupun intansi terkait. Sehingga kita tidak tahu ada teman kita menjadi korban, kita tidak rela, ini sebagai bentuk rasa solideritas kita kepala desa dan perangkat desa. Sebelumnya kita tidak tahu, jadi setelah ada teman kita yang tertangkap kejaksaan tersebut, baru kita tahu kalau ada kesepakatan tiga menteri (SKB),”bebernya.

Terkait dengan hal tersebut, kepala Kantor BPN Ponorogo Sugeng Mulyo Santoso menyanggah jika pihaknya belum pernah melakukan sosialisasi terkait dengan SKB ini.

“Sudah-kita sudah memberikan sosialisasi. Tahap awal yang disampaikan kepada masyarakat lewat aparat desa, nah disosialisasi itu yang disampaikan dari mulai persyaratan, PTSL trus mekanismenya, termasuk biaya-biayanya, mana yang dibiayai dalam DIPA dan mana yang dibiayai masyarakat,”ucap Sugeng Mulyo Santoso.

Disebutkan Sugeng, yang dibiayai oleh pemerintah itu biaya penyuluhan sampai jadi sertifikat, “yang dibiayai masyarakat itu diantaranya biaya patok, materai dan lain-lain yang tertuang di SKB itu jumlahnya, dan ketika kita sosialsisasi itu ada berita acaranya, serta kepala desa tanda tangan,”terang Sugeng Mulyo Santoso.(KI-01)