DPRD Ponorogo Segera Setujui Pelepasan Tanah Untuk Warga Terdampak Waduk Bendo

Hearing DPRD dan perwakilan warga terdampak waduk bendo(Foto: Media Center DPRD Ponorogo)

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Ponorogo dipastikan akan menyetujui proses pelepasan tanah dari aset Pemkab Ponorogo kepada warga terdampak proyek pembangunan waduk Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo.

Kepastian tersebut terungkap saat hearing antara komisi A DPRD Ponorogo dengan unsur pimpinan DPRD.

Para legislator telah menyiapkan sejumlah catatan terkait segala proses yang sedang berlangsung itu. Dalam koordinasi dengar pendapat dengan 10 perwakilan 16 KK terdampak proyek Waduk Bendo dan lima orang pengacara pendamping dari organisasi Gema Jokowi dan organisasi Cakrabirawa.

Persetujuan itu adalah untuk pelepasan tanah yang saat ini telah didirikan rumah berukuran 49 meter persegi diatas tanah seluas 200 meter persegi.

Dewan akan menyetujui, namun saat ini  akan menyiapkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh eksekutif, yaitu tuntutan dari warga terdampak seperti ganti rugi tegakan pohon, eksekusi rumah 16 KK yang dirasa tidak sesuai prosedur sampai adanya barang yang hilang saat eksekusi perobohan rumah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Anik Suharto menyatakan pihaknya  berusaha memenuhi janji untuk menggelar hearing dengan mereka dengan menghadirkan eksekutif.

Semua persoalan sudah ditampung dan akan jadi catatan saat dewan menggelar rapat untuk membahas proses pelepasan tanah dari Pemkab kepada warga.

Pembahasan tersebut akan dilaksanakan oleh Komisi A dan Komisi C DPRD Ponorogo pada 13 April 2018 mendatang dan akan dibahas pada sidang paripurna yang jadwalnya ada 19 April 2018.

Persetujuan pelepasan tanah ini, kata Anik, merupakan syarat dari penerbitan sertifikat tanah.

“Setelah adanya persetujuan, diharapkan proses pensertifikatan bisa segera dilaksanakan,”pungkas Anik. (KI-01)