Perhutanan Sosial Cegah Kriminilasi Tani Hutan

Ridho Saiful ketika memberi sosialisasi terhadap masyarakat tentang perhutanan sosial. Foto:omdik_kanalindonesia.com

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM. ; Kelompok kerja percepatan perhutanan Sosial Jawa Timur (pokja PPS) Jawa Timur, Ridho Saiful A, mengatakan program Perhutanan Sosial tidak disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu ada kebijakan percepatan pengakuan dan perlindungan pengelolaan hutan oleh rakyat dengan skema Perhutanan Sosial ” kata Ipul (panggilan Ridho saiful A) dalam acara Sosialisasi Perhutanan Sosial yang di adakan oleh DPC PETANI (Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia) Kabupaten Lamongan pada kamis malam, (05/04/2018) yang bertempat di balai Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan.

Padahal, apabila program pemerintah ini dimanfaatkan maka masyarakat akan mendapatkan inzin pemanfaatan Hutan perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun. Di samping itu juga manfaat perhutanan sosial bisa mencegah kriminalisasi, masyarakat juga leluasa mengelola hutan dengan baik dan memanfaatkan komoditi hutan untuk meningkatkan pendapatan serta dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah.

Program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan dan pelestarian lingkungan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Sementara Kepala Desa Sendangharjo, Ahmad Kirom, S.Pd, dalam sambutannya mengatakan bahwah hutan di wilayah Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong sangat luas dan merupakan sumber ekonomi masyarakat.

Dia juga berterimah kasih kepada Persaudraan Mitra Tani Nelayan Indonesia ( PETANI), relawan perhutanan sosial dan TIM pokja PPS Jatim yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa memberikan sosialisasi perhutanan sosial pada masyarakat Sendangharjo dan berharap teman-teman PETANI, relawan perhutanan sosial dan pokja PPS bisa mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak masyarakat kawasan pinggir hutan tuturnya.

Mat Rokim selaku pesanggem (sebutan penggarap/petani hutan) di desa tersebut, sangat berterima kasih dengan adanya sosialisasi Program Perhutanan Sosial, yang selama ini tidak pernah ia ketahui.Dia juga sangat antusias dalam menyambut program perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini.

“Kita harus secepatnya untuk nengajukan IPHS ini program sangat mulia”, ujarnya.

Perhutanan sosial merupakan program yang yang mampu meningkatkan keharmonisan antara kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan, bukan untuk merusak hutan. Dalam program perhutanan sosial ini masyarakat di kawasan pinggir hutan jika mendapat izin pemanfaatan Hutan perrhutanan sosial ( IPHPS) juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestaraian hutan, sebagaimana makna dan fungsi hutan itu sendiri.

” jika ada salah satu anggota kelompok Petani hutan yang melanggar seperti memindah alihkan atau menjualnya ke orang lain maka IPHPSnya kelompok tersebut di cabut. “Satu yang melanggar semua anggota kelompok kena imbasnya”, tutur Ipul.

Sementara itu, Ketua DPC PETANI Kabupaten Lamongan, Muttaqin di akhir acara sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi perhutanan sosial tidak hanya dilakukan disini aja, tetapi juga di lakukan di wilayah lain di Kabupaten lamongan. Dan PETANI siap mendampingi masyarakat kawasan pinggir hutan. Untuk mendapatkan haknya.(omdik/fer)