Dana Jasmas Sebesar Rp 4,6 Miliar Diduga Ada Indikasi di Manipulasi

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Satu lagi indikasi dugaan penyimpangan terjadi pada dana hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017. Di duga ada permainan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Lamongan dalam hal ini.

Program Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang diambil dari alokasi anggaran APBD untuk menjaring dan merealisir kebutuhan masyarakat yang tepat sasaran yang tidak akan salah arah.

Jasmas, merupakan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) melalui berbagai cara, salah satunya adalah usulan-usulan warga melalui jaringan aspirasi masyarakat saat anggota dewan melakukan reses.

Untuk tahapan pencairan Jasmas diawali dari usulan warga berupa proposal pengajuan, yang ditujukan langsung kepada Bupati Lamongan. Semua proposal yang disampaikan kepada anggota dewan saat reses akan dipilah-pilah mana proposal pengajuan yang berkaitan dengan SKPD-SKPD yang ada.

Namun, dana Hibah Jasmas atau saat ini diganti dengan istilah Pokok Pikiran (Pokkir) yang seharusnya dimanfaatkan untuk konstruksi yang prospektif. Oleh konstituen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, banyak yang tak tepat sasaran lantaran tidak diberikan di daerah pemilihan (Dapil) sendiri. Selain itu,  ada beberapa anggota dewan yang dalam kategori istimewa (lingkaran kekuasaan) diduga mendapatkan jatah 500 juta hingga 1 milyar.

Ketua Lembaga Persatuan Pemburu Koruptor (LPPK), Afif Muhammad, mengatakan, peran dari anggota dewan hanya menjembatani proposal atas pengajuan bantuan jasmas oleh kelompok masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk proses selanjutnya mulai dari verifikasi, kemudian pengajuan itu dikabulkan atau tidak, serta berapa besaran dana yang disetujui adalah wewenang Pemerintah Kabupaten.

Terkait dengan dana Jasmas 2017, disinyalir ada permainan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Lamongan yang mengalokasikan dana hibah Jasmasnya di luar Dapil mereka dengan besaran berbeda-beda dengan mengandung tujuan tertentu.

Melihat hal itu, Lembaga Persatuan Pemburu Koruptor (LPPK) melaporkan Jasmas Kelompok ternak tahun 2017 yang dinilai telah terjadi Mark Up, fiktif dan pemotongan 20 persen anggaran yang seharusnya diterima masyarakat.

Untuk itu Afif Muhammad ketua Lembaga Persatuan Pemburu Koruptor Mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan dengan membawa beberapa bukti dan melaporkan manipulasi bantuan yang menjadi hak rakyat yang dilakukan beberapa anggota DPRD Lamongan.

Lebih jauh, Afif menjelaskan. Perbuatan beberapa anggota Dewan jelas tidak sesuai dan melenceng dari amanat PERMENDAGRI dan ini dilakukan sejak tahun 2014 lalu.

Dengan menyerap dana APBD yang sangat fantastis, 2014 sejumlah Rp. 2.530 Juta, 2015 senilai Rp. 3.400 Juta, 2016 sebesar Rp. 3.250 Juta dan 2017 tahun kemarin dengan nominal Rp. 4.633 Miliar. dana hibah APBD yang serapan. Diharapkan kejaksaan Lamongan segera menaggapi untuk dikros cek lapangan.

“Kuat dugaan ada rekayasa dokument dalam Jasmas pertemanan ini. seperti kelompok ternak abal-abal yang dibentuk dadakan hingga Pengurus comotan,” pungkas Afif Muhammad.(omdik/fer)