Tarif Pajak Bumi Bangunan Naik, Mahasiswa di Lamongan Unjuk Rasa

Mahasiswa di Lamongan menyuarakan tuntukan akan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Foto:omdik_kanalindonesia.com
Mahasiswa di Lamongan menyuarakan tuntukan akan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Foto:omdik_kanalindonesia.com

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Puluhan aktivitas mahasiswa di Lamongan yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dipicu terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka menilai kenaikan tersebut dirasa sangat merugikan masyarakat Lamongan.

Mereka melakukan longmarch yang diawali dari Alun-alun Kota Lamongan. Kemudian melakukan orasi secara bergantian di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan di Jalan Lamong Rejo Lamongan.

Unjuk rasa sempat diwarnai dengan aksi dorong-dorongan antara peserta demo dan petugas Kepolisian dari Polres Lamongan saat beberapa perwakilan aksi akan masuk ke dalam kantor Badan Pendapatan Daerah namun dihadang oleh petugas.

Namun setelah mendapatkan penjelasan dari koordinator aksi, beberapa perwakilan dipersilahkan masuk untuk beraudensi dengan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Para peserta aksi ini terdiri dari aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam PMII, GMNI dan HMI.

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah sangat tidak rasional. Kenaikan dinilai mencekik rakyat. Karena kenaikan PBB oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan naik hampir 200 persen.

Dalam aksinya, Mahasiswa menuntut pembatalan ketetapan dan penarikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Peninjauan ulang Nilai Jual Objek pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh Bupati Lamongan. Transparansi penggunaan anggaran oleh Bapenda dalam program penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan.

“Tuntutan kami adalah  Peninjauan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh Bupati serta transparansi penggunaan anggaran dalam program penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” ungkap, Ilfan korlap aksi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Lamongan , Hery Pranoto, saat menemui perwakilan pendemo menjelaskan  penetapan PBB berdasarkan survey di lapangan.

“Kita telah melakukan pendataan survey di lapangan menemukan banyak bangunan  yang saat ini sudah berubah. Hal ini yang menjadi pijakan PBB menjadi naik,”ucapnya.

Dan, lanjutnya, kalau ada masyarakat yang keberatan dengan besaran nilai pembayaran PBB, maka dapat mengajukan keberatan ke pihak desa secara kolektif dan disetorkan ke Bapenda. “Selanjutnya akan diperiksa ulang untuk dibetulkan” pungkasnya.(omdik/fer).