Nasib 50 THL TBPP Kabupaten Pacitan Masih Menggantung

KANALINDONESIA.COM :  Dari hasil tuntutan ribuan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) se-Indonesia yang menggelar aksi ke Istana Negara di Jakarta pada tanggal 6 sampai 8 September 2016 kemarin. Akhirnya Mereka membuahkan hasil tentang pengangkatan THL TBPP menjadi PNS.

Namun tuntutan itu masih dirasa kurang memuaskan bagi THL TBPP lainnya. Pasalnya’’ adannya peraturan batas usia dibawah 35 tahun bisa mengikuti tes CPNS pada 2016 ini, sedang diatas usia 35 masih belum ada kejelasannya.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Endro Cahyono,  sebagai Koordinator  FK THL-TBPP Kabupaten Pacitan, padahal para penyuluh pertanian ini sudah bekerja hampir selama 10 tahun.

“Tuntutan kita ialah agar semua diangkat jadi PNS tanpa pengelompokan usia. Karena memang kita sudah mengabdi di pemerintahan ini selama 10 tahun,” ujarnya (14/09/2016).

Endro Cahyono, menambahkan saat di Jakarta kemarin, sebenarnya agenda kita 3 hari, dan di hari pertama kita ditemui oleh Deputi Kemenpan- RB, jawabanya masih normatif, lantas di hari kedua kita ditemui kepala staf ke presidenan Teten Marsduki dan langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo, dan kita menyampaikan tiga tuntutan, yang pertama, temen-temen THL TBPP ini sudah mengabdi hampir 10 tahun mulai dari tahun 2007,2008,2009 sampai sekarang ada 3 angkatan, namun pada intinya teman-teman sudah mengabdi di pemerintahan.

Baca:  Ditengah Pandemi Covid-19, Disperindag Pacitan Gelar Pasar Murah

“Harapan kami tidak membedakan masalah umur, pasalnya kita sudah mempunyai pengalaman dilapangan selama 10 tahun. Jadi jangan di samakan dengan melalui jalur tes umum dengan batas umur dibawah 35 tahun,’’tandas Endro Cahyono.

Masih menurutnya, yang lebih menyedihkan lagi yang umur lebih 35 tahun belum ada kejelasan sama sekali tentang adannya pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk itu kita menuntut adanya kejelasan undang-undang ASN dan tidak mengenal umur ” maka kami segera menuntut agar diterbitkan payung hukum, sehingga pelaksanaan pengangkatan PNS mempunyai landasan yang lebih kuat.

Usai pertemuan dengan Teten Masduki, kita bertemu dengan ketua MPR RI  Zulkifli Hasan “ pada intinya dia ( Zulkifi Hasan) mendukung penuh dan sangat tepat waktunya untuk menagih janji ke MPR, karena itu harus merubah peraturan yang telah di sampaikan pada waktu lalu kepada teman-teman THL TBPP, dan merubah peraturan baru,’’ itu pernyataan Zulkifli Hasan kepada Endro Cahyono.

Baca:  Kejari Pacitan Lakukan Eksekusi Delapan Mantan Anggota Dewan Priode 1999-2004

Endro Cahyono menjelaskan, sedangkan gaji pokok teman-teman THL TBPP ada tiga golongan, yakni THL TBPP untuk SLTA  gajinya Rp 1 juta, D3 Rp 1,5 juta sedangkan yang S1 gajinya Rp 1,8 juta di tambah BOP masing-masing sebesar Rp 380 ribu jadi BOPnya sama.

“Kalau kontraknya hanya 10 bulan dalam 1 tahun dan yang bulan November dan Desember kita tidak digaji oleh pemerintah pusat. Jadi yang 2 bulan terakhir kita ada kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, masing-masing THL TBPP sebesar Rp 1 juta perbulannya, dan belum tentu di daerah lain ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat memberikan insentif seperti di Pacitan ini,’’ jelasnya.

Untuk harapan kami yang usia 35 keatas dan tidak ada harapan menjadi pegawai negeri sipil ( PNS ) kami temen-teman akan menagih janji dan terus berjuang karena kita punya forum THL TBPP seluruh Indonesia. Padahal di kabupaten pacitan ini ada 56 THL TBPP yang belum diangkat PNS. Kalau yang 6 THL TBPP masuk tes CPNS, itupun  yang katagori usia 35 Tahun kebawah,  jadi yang sisa 50 THL TBPP masih mengantung nasibnya, dan harapannya pemerintah pusat memperhatikan nasib teman-teman yang usianya lebih dari 35 tahun yang sudah mengabdi puluhan tahun,’’ itu harapan Endro Cahyono.

Baca:  Mobil Patroli Tangguh Cegah Covid-19

Sementara, Bupati Pacitan , Indartato, juga akan memperjuangkan nasib 50 THL TBPP yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu kami mengusulkan kepemerintah pusat untuk tetap diperhatikan sampai batas usia pensiun. Sampai saat ini belum ada perubahan aturan yang lebih rinci lagi, tetapi kami juga akan tetap berusaha untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan tetap bekerja sebagai THL TBPP. Karena mereka tumpuan pertanian yang ada di lapangan,’’pungkas Indartato. ( Bc )