Kejari Sidoarjo Janji Ungkap Dugaan Korupsi Alat Peraga

KANALINDONESIA.COM, Sidoarjo Dugaan penyimpangan anggaran pengadaan alat peraga yang diperuntukan bagi 120 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sidoarjo yang bersumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat tahun anggaran 2014 senilai Rp 27,57 miliar akhirnya bakal kembali menemui babak baru di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Sebelumnya kasus dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, yakni, H Mustain Baladan tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejari Sidoarjo pada beberapa tahun lalu.

Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Idham Khalid, SH, MH, mengatakan, jika pihaknya akan kembali mengungkap kasus dugaan mega korupsi di Dinas Pendidikan Sidoarjo, dengan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan baket) guna untuk menelisik adanya dugaan rekayasa anggaran dalam pengadaan barang atau alat peraga yang diperuntukan bagi 120 SDN itu.

“Tentunya kita akan pelajari dulu dan buka data lama yang tersimpan ataupun data baru dari laporan masyarakat, ” ujar Idham Khalid, saat ditemui Memo Timur di ruanganya, pada rabu (11/4/18) petang kemarin.

Mantan Kasi Intel Kejari Tulungagung, ini juga belum dapat membeberkan langkah-langkah penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pasti, kata dia, pihaknya akan turun untuk melakukan puldata dan pulbaket.

’’Nanti dilakukan pembentukan tim. Dan sabar saya juga masih baru di sini,” ujarnya.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo rencananya akan melakukan pemanggilan rekanan yang menyuplai alat peraga ke sekolah, dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Sidoarjo pada Rabu (01/04/2015) besok.

Nantinya pemeriksaan rekanan yang menyuplai alat peraga itu, akan diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan yang menangani dugaan korupsi DAK.

Tim melakukan pemeriksaan itu untuk mengambil contoh atau sampel dari alat peraga yang sudah terdistribusikan ke sekolah SD dan SMP di Sidoarjo.

“Kami indikasi ada yang tidak sesuai Spesifikasinya (alat peraga. Red) ” Kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) La Ode M Nusrin, Selasa (31/04/2015)

Keinginan mengambil sampel alat peraga oleh tim penyelidikan kasus DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo itu berdasarkan laporan awal tentang kecurigaan terkait spesifikasi barang yang tidak sesuai.

“Laporannya kan tentang spesifikasi barang jadi ya kami (Tim Penyelidik. Red) fokus ke spesifikasi barangnya ” ujar Nusrin.

Nusrin menjelaskan, sebelumnya Tim penyelidikan telah memeriksa sekitar 7 orang yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Sidoarjo.

Berdasarkan sumber yang bisa dipercaya, Kejari Sidoarjo juga pernah diminta untuk melakukan pendampingan dalam pengadaan alat peraga tersebut. Namun, peran Korps seragam coklat ini hanya sebatas melakukan pendampingan batasan-batasan proses pengadaan yang tidak melanggar aturan.

Dalam proses pendampingan, juga diketahui hasil tender pertama oleh Dispendik dibatalkan. Lantaran, prosedur maupun spesifikasi barang tidak sesuai dengan kesepakatan dan aturan. Untuk itu, dilakukan tender ulang, dan hasil dari tender ulang tersebut tidak diketahui oleh pihak Kejari Sidoarjo. Penunjukan perusahaan pemenang tender memang dilaksanakan melalui Unit Pelayanan Lelang ( UPL). Namun, spesifikasi alat peraga yang akan dibeli ditentukan pejabat pembuat komitmen (PPKom) Dispendik. Merekalah yang mengetahui alat peraga untuk sekolah masing-masing. Termasuk jumlah dan sekolah yang berhak menerima.

Perlu diketahui, secara teknis, perusahaan berkoordinasi dengan Dispendik untuk menentukan spesifikasi alat peraga masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar alat peraga yang dibeli benar-benar sesuai spesifikasi. Sebagaimana terdapat 120 SDN di Sidoarjo yang menerima bantuan alat peraga dari DAK pusat pada 2014 tersebut.jum