DPRD Ponorogo Kembalikan Permohonan Pelepasan Lahan Untuk Warga Terdampak Waduk Bendo

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Komisi A dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo bersama sejumlah staf dari BPKAD dan Dinas PKP menggelar rapat membahas usul persetujuan pelepasan lahan dari Pemkab kepada warga terdampak pembangunan Waduk Bendo, Jumat (13/04/2018).

Dalam rapat yang berlangsung cukup singkat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Anik Suharto bersama anggota DPRD sepakat untuk menunda pembahasan karena surat usulan persetujuan masih perlu disempurnakan.

Hal ini karena menurut Anik dalam surat tentang usul persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah tersebut mencantumkan bahwa Pemkab Ponorogo telah menerima pelepasan lahan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 279.450 meter persegi. Namun, dalam surat tersebut yang dimintakan persetujuan ke DPRD hanya seluas 17.800 meter persegi yang dimanfaatkans sebagai permukiman kembali warga terdampak pembangunan Waduk Bendo(resettlement)

“Kami sepakat usulan ini dikembalikan dan datanya disempurnakan secara rinci. Yaitu dari nomor sampai 89 (jumlah total KK terdampak pembangunan waduk), itu jelas setiap orang mendapat berapa meter. Jadi pembahasan bisa selesai dalam satu kali rapat saja,” ucap Anik.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Mursid Hidajat menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif bisa memperjelas suratnya dengan menyertakan perincian dan pemetaan lahan terdampak dan penggantinya seperti kesepakatan pemerintah dengan warga.

“Mumpung masih ada waktu lebih baik diperbaiki mekanismenya agar sesuai, dokumen pelepasan dari kementerian juga disertakan sebagai lampiran. Ini agar tidak muncul persoalan pidana setelahnya,” ungkap Mursid.

Di depan forum rapat Staf Litbang Bappeda Kabupaten Ponorogo Erni Haris sempat menjelaskan bahwa tanah yang dilepaskan adalah 279.450 meter persegi. Dari luas ini, 17.800 meter persegi atau 1,78 hektare untuk resttlement, 150.000 meter persegi atau 15 hektare untuk penggantian lahan pekarangan warga dan sisanya, sekitar 11.150 meter persegi atau 11,1 hektare untuk pembangunan fasilitas umum (fasum).

“Fasum ini nantinya ada kantor dusun, ponkesdes, masjid, gedung PAUD, dan juga BLK (Balai Latihan Kerja) yang terdiri dari rumah pembibitan, rumah kompos dan demplot,” jelasnya.(KI-01)