Agus Hermanto : DPR RI Konsentrasi Bekerja Sesuai Tupoksi

Wkil Ketua DPR RI Agus Hermanto

KANALINDONESIA.COM : Setelah mendapat nilai baik dalam survei yang dilakukan oleh Kompas dan CSIS, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pihaknya akan terus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja DPR RI ke depan. Sebab, DPR RI kali ini lebih konsentrasi untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) untuk membuat legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Setidaknya sudah ada 10 UU yang disahkan, pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi sepakat untuk meniadakan kunjungan atau studi banding ke luar negeri. Kecuali, BKSAP dan Komisi I DPR RI yang tugasnya memang harus ke luar negeri sesuai bidangnya,” tegas penasihat Partai Demokrat itu dalam dialektika demokrasi ‘Citra dan Kinerja DPR yang Membaik’ bersama anggota MKD HR. Muhammad Syafi’I, Professor riset LIPI Siti Zuhro, dan pakar hukum tata negara Universitas Al-Azhar, Rachmat Bagdja di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Agus Hermanto mengakui jika pada tahun-tahun pertama DPR RI periode ini masih diwarnai dengan ketegangan politik internal, sehingga belum bisa fokus untuk menjalakan tugasnya untuk rakyat. Tapi, dalam setahun terakhir ini sudah membaik, meski Demokrat tetap bukan sebagai oposisi maupun pendukung pemerintah. Namun, Demokrat tetap kritis jika kebijakan DPR dan pemeirntah tidak berpihak untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca:  ALODOKTER Dipercaya IDI Terbitkan Poin SKP Akreditasi Izin Dokter

Selain itu kata Agus, jika ada anggota DPR RI yang tertangkap KPK, itu juga fakta, yang justru harus menjadi pelajaran bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kinerja dan keperpihakannya kepada rakyat, bangsa, dan negara.

“Kalau citra dan kinerja DPR membaik bermula dari MKD yang menyidangkan kasus dugaan permintaan saham PT. Freeport yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan pejabat pemerintahlainnya itu, lalu surveinya baik, ya Alhamdulillah,” kata Syafi’I singkat.

Yang jelas kata Siti Zuhro, system demokrasi itu harus mewujudkan check and balances antara DPR RI dan pemerintah. Karena itu dia meminta DPR RI tidak terkesima dengan hasil survei yang dilakukan Kompas maupun CSIS tersebut, dengan terus melakukan perbaikan dan reformasi DPR dengan serius.

Baca:  Setya Novanto Kirim Surat Pengunduran Diri dari Ketua DPR RI

Sehingga yang harus dikedepankan menurut Siti Zuhro, afalah formula perbaikan itu agar nilai DPR RI tidak berhenti di angka 6, tapi bagaimana bisa mencapai angka 8. Untuk itu harus didukung dengan system (supporting system), menghadirkan ikon baru lembaga parlemen (reward and punishment). “Jangan sampai kalau DPR kena kasus KPK dihabisi, tapi kalau baik malah dibiarkan,” ungkapnya.

Bahwa DPR RI ini showroom (rumah rakyat) bagi demokrasi, sehingga seluruh perilakunya akan mendapat sorotan rakyat. Untuk itu parpol yang cerdas akan merekrut kader-kader yang handal untuk dikirim ke DPR RI. Hal itu mengingat DPR RI ini bukan tempat belajar, sehingga parpol harus cerdas.

Oleh sebab itu, penguatan system itu bukan saja untuk DPR RI, melainkan parpol dan masyarakat (civil society), karena kasus Nivanto mundur dari Ketua DPR RI itu, antara lain akibat desakan rakyat. “Itu menunjukkan bahwa rakyat punya kekuatan di luar parlemen,” jelasnya.

Baca:  FPKB Minta Pembubaran HTI Tak Langgar UU

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menurut Siti Zuhro, juga sebagai lembaga internal baru di DPR RI yang bisa mendongkrak citra DPR RI, dengan ‘mengadili’ anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran etika, moral, maupun politik. “Hanya saja MKD juga harus konsisten,” pungkasnya.

Rachmat Bagdja mengkritisi kini kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pemerintah. Ia menyontohkan pemotongan anggaran (APBN) yang tiba-tiba dipangkas oleh Menkeu Sri Mulyani, tanpa meminta persetujuan DPR RI. Padahal, pengawasan itu penting, agar pemerintah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.

“Sekarang ini pemerintah sudah banyak melakukan pelanggaran (out side), seperti pemotongan anggaran dengan menerbitkan Inpres, pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM, dan lain-lain. Jadi, pengawasan DPR RI yang lemah kepada pemerintah ini tidak disorot oleh CSIS,” pungkas Badgja.