DPRD Trenggalek Beri Sepuluh Catatan Strategis di LKPJ Bupati 2017

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Setelah melakukan pengkajian dengan mempertimbangkan beberapa hal, DPRD Kabupaten Trenggalek akhirnya mengevaluasi LKPJ bupati 2017 dengan memberikan sepuluh catatan penting agar bisa dijadikan referensi dalam menggerakan roda pembangunan ditahun – tahun berikutnya.

“Pada dasarnya laporan LKPJ bupati 2017 sudah baik tetapi ada beberapa catatan yang kami rekomendasiakan dengan pertimbangan untuk kemajuan Kabupaten Trenggalek,’’ terang Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dalam Sidang Paripurna penyampaian keputusan  nomor 15 tahun 2018 tentang sembilan catatan strategis, Kamis (19/4).

Catatan yang disampaikan berupa rekomendasi  catatan – catatan Strategis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2017, antara lain, dokumen LKPJ 2017 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang, urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Selain itu, politisi dari PKS ini menyoroti muatan LKPJ yang belum sesuai dengan substansi program, data dan indikator capaian dari iduknya (RKPJMD, red), dalam pembahasan masih terdapat beberapa data yang perlu di update, antara lain, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Laju Inflasi PDRB, Angka Harapan Hidup dan PDRB perkapital ADHB.

“ Update sangat dipelukan walaupun sudah menggunakan data sementara karena bisa digunakan untuk mengetahui capaian pertumbuhan,’’ imbuhnya.

Selain itu, menurut dia, dalam menentukan target kemiskinan masih ada keragu – raguan serta penyelenggaraan urusan pemerintah baik wajib ataupun pilihan, ada kegiatan dan anggarannya tidak dilaksanakan.

“ Ini menunjukkan lemahnya dalam penganggaran dan perencanaan serta akan menjadi preseden buruk jika tidak segera dibenahi,’’ ujarnya.

Agus mengatakan, kebijakan umum pengelolahan keuangan daerah diketahui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 termasuk kategori sangat kurang, yaitu dengan nilai 9,25 persen untuk target 14,14 persen.

Ditambahkan Agus, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dibawah realisasi tahun sebelumnya sehingga menimbulkan keprihatinan. Belanja daerah kurang mencapai target sehingga diperlukan penyususnan analisis standar belanja sesuai amanat Permendagri  nomor 33 tahun 2017.

Pria asli Trenggalek ini berharap pembangunan yang diberikan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dapat dijadikan motivasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan.

“ Kami berharap realisasi keuangan dan output kurang dari 80 persen bisa dijadikan catatan untuk referensi kegiatan pembangunan ditahun yang akan datang,’’ pungkasnya. (ham)