Pemerintah Harus Perkarakan Kendaraan Perusahaan Yang Melebihi Muatan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat meninjau langsung lokasi ambruknya jembatan Widang. Foto:omdik_kanalindonesia.com
Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat meninjau langsung lokasi ambruknya jembatan Widang. Foto:omdik_kanalindonesia.com

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Anggota Komisi V DPR RI menyoroti ambruknya Jembatan Babat – Widang di perbatasan Kabupaten Lamongan dan Tuban Jawa Timur. Komisi V DPR RI meminta pemerintah melakukan investigasi untuk mengusut tuntas ambruknya jembatan yang melintang di atas Bengawan Solo tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, terang-terangan menyebut jika penyebab ambruknya Jembatan Cincim II Widang – Babat karena berlebihnya tonase tiga truk yang pada saat itu melintasi di jembatan saat itu. Pernyataan tersebut setelah memperoleh paparan sekilas dari Direktur Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Iwan Zarkasi di lokasi kejadian pada Kamis (19/4/2018) siang.

“Penyebabnya karena ada tiga truk berjajar yang muatannya gak normal dari kekuatan jembatan,” ujar Sigit Sosiantomo, kepada kanalindonesia.com setelah melihat langsung proses evakuasi dua badan truk di jembatan yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo.

Alumnus ITS Surabaya ini yakin, jika tiga truk muatan pasir dan bahan semen berjalan dengan normal tentu tidak akan terjadi musibah. Jembatan buatan Inggris pada tahun 1975 ini, didesain khusus setiap potong beton dilalui maksimal tiga truk.

Atas kejadian ini, Sigit mendesak pemerintah untuk mengefektifkan lagi forum komunikasi lalu lintas yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas. Tujuannya agar kendaraan logistik berat yang melintas diatur, supaya muatannya tidak melebihi kekuatan jembatan.

Lebih lanjutnSigit mengatakan sebenarnya data kendaraan perusahaan yang melebihi beban sudah ditangan pemerintah. Sekarang tinggal tugas pemerintah menguatkan lagi regulasinya. Jika perlu perkarakan saja perusahaan yang sengaja membiarkan kendarannya membawa beban lebih.

“Kami harap pemerintah mau menegakkan aturan dan memperkarakan perusahaan yang sengaja membuat kerugian negara seperti di Jembatan Widang-Babat ini,” harap Sigit.

Selain itu, Sigit mengakui jika setelah wewenang jembatan timbang di daerah ditarik pusat maka pengontrolan kendaraan yang bermuatan tidak maksimal. Hal ini karena, jembatan timbang masih di set-up untuk mengurangi kerusakan jalan.

Soal perawatan dan deteksi dini kekuatan jembatan, pihaknya tidak mempersoalkannya karena Bina Marga rutin melakukannya. Pekerjaan Rumah (PR)-nya hanya bagaimana supaya bisa mengontrol muatan kendaraan berlebih itu.

“Di Indonesia masih ada 45 jembatan serupa yang perlu diperhatikan pemerintah,” tegas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Data dari Direktur Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Iwan Zarkasi, menyebutkan jika jembatan ini berkekuatan 40 ton, dan didesain maksimal mampu menahan kendaran 70 ton. Kendati demikian, jika dihitung beban dari tiga truk yang jatuh ke sungai lebih dari 145 ton.

Komisi V terus mendesak tindak lanjut dari musibah ini serta penanganan kasus ini sebagai salah satu fungsi pengawasan Komisi V, agar tidak berlarut-larut dan memgganggu aktivitas mudik lebaran.(omdik/fer)