Terkait Kisruh PBB, DPRD Lamongan Ditagih Janjinya

Ketua DPRD beserta wakinya menerima pwrwakilan para aktivis. Foto:omdik_kanalindonesia.com
Ketua DPRD beserta wakinya menerima pwrwakilan para aktivis. Foto:omdik_kanalindonesia.com

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Sedikitnya dua puluh aktifis dari beberapa elemen mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Lamongan, Kamis (19/10) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. Kedatangan

mereka dalam rangka menagih janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan perihal solusi dan tindakan atas kisruh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.

Sebelumnya, di hari yang sama, mereka mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan guna melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Lamongan. Tapi tidak ada satu pun yang bersedia menemui. Kedatangan mereka di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan disambut Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H. Kaharudin, SH, Wakil Ketua DPRD Saim, S.Pd, dan Wakil Ketua Komisi B Okta Rosadinata, SE. Pertemuan dilakukan di ruang ketua dewan.

Dalam kesempatan itu, Saim menjelaskan bahwa sudah melakukan komunikasi dengan pihak Bupati dan Sekda via telpon.

“Bagaimana pun persoalannya, PBB harus dihentikan dan dilakukan evaluasi ulang. Tapi dari pihak eksekutif mengatakan tidak bisa serta merta menghentikan secara langsung. Jadi apa yang sampean sampaikan sudah kami laksanakan. Tapi kebijakannya ada di pihak eksekutif,” papar Saim.

Dalam kesempatan itu Okta Rosadinata mengatakan dasar hukum kenaikan PBB belum ada regulasi khusus. Untuk itu Didit, sapaan akrab Okta Rosadinata menegaskan perlunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan segera membuat Perda khusus Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu Okta Rosadinata juga meminta data penguat aduan terkait Pajak Bumi dan Bangunan kepada para aktifis yang mengadu.

“Mana datanya? Agar bisa sebagai bukti dan pembanding ketika kami memanggil Bapenda.” Tegas Didit.

Menyikapi hal itu, Nuharto, perwakilan LSM Capil Hitam menjawab tidak bisa. Sebab seharusnya DPRD bisa meminta data itu ke Bapenda.

“Tidak bisa, DPRD kan bisa meminta langsung data terkait PBB itu ke Bapenda. Enak saja!” tegas Nuharto.

Selain itu, salah satu perwakilan aktivis mengatakan Nihrul Bahi Al Haidar menambahkan bahwa pihaknya akan bisa menunjukkan data terkait ketimpangan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan jika pihaknya dilibatkan dalam pertemuan antara DPDR dengan Bapenda Lamongan. Jika tidak dilibatkan, pihaknya tidak bersedia menunjukkan data tersebut.

“Maaf, kami tidak bisa menunjukkan data itu. Kecuali jika kami dilibatkan dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Lamongan dengan Bapenda yang diagendakan besok,” tukas Gus Irul.

“Apabila pada pertemuan besok, hasilnya tidak sesuai dengan tuntutan kami, maka kami siap melakukan pengerahan massa pada aksi yang rencananya akan dilakukan pada Rabu 25 April 2018. Yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak dari aksi sebelumnya,” tambahnya.

Usai pertemuan singkat dengan perwakilan DPRD Kabupaten Lamongan, elemen mahasiswa dan LSM yang terdiri dari Clean Governance, Komite Relawan Anti Korupsi, Capil Hitam, Lentera, PMII, GMNI, dan HMI bergeser meninggalkan Gedung Dewan untuk mempersiapkan agenda audiensi bersama DPRD dan Bapenda Lamongan besok.(omdik/fer)