DPRD Gresik Dorong Pemdes Maksimal Peran BUMDes

GRESIK,KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terus mendorong pemerintah desa (Pemdes) untuk aktif dalam pengembangan dan kemajuan desanya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu usaha yang dapat digarap oleh BUMDes adalah potensi pariwisata desa.

Pemdes harus dapat melakukan pemetaan dalam pengembangan BUMDes. Selain bidang perdagangan, Qolib berharap pemerintah desa dapat mengelola potensi wisata di wilayahnya, ungkap Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib.

Pihaknya meminta, sektor pariwisata desa dapat dikembangkan melalui BUMDes. Jika dikelola dengan baik, maka pariwisata akan mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Peran dan fungsi BUMDes tak harus melulu penyediaan air bersih, perdagangan dan simpan pinjam. Sektor pariwisata juga bisa digarap BUMDes untuk menambah pendapatan. Intinya Pemdes harus kreatif untuk memaksimalkan peran BUMDes,” katanya, Sabtu (21/4/2018).

Saat ini sudah ada beberapa desa di Gresik selatan yang sedang memanfaatkan potensi desa untuk dijadikan sektor pariwisata. Diantaranya Desa Belahanrejo dan Tanjung di Kecamatan Kedamean yang mulai mengembangkan waduk desa menjadi taman wisata anak-anak.

Selain itu Desa Pengalangan, di Kecamatan Menganti juga akan mengembangkan pasar desa yang menjual produk unggulan desa dan simpan pinjam. Sementara Desa Bringkang juga mengembangkan kios makan, gedung serbaguna dan wisata pemancingan. Dan Desa Hendrosari yang akan mengembangkan wisata kuliner tengah sawah.

“Ada 5 desa di daerah Gresik selatan yang sudah mulai melangkah memanfaatkan potensi desanya untuk dijadikan pariwisata. Nah itu yang sedang kami dorong kepala desanya, supaya bisa memaksimalkan peran BUMDes menggarap titik-titik potensi wisata,” tutur Qolib.

Selain itu, beberapa desa di wilayah Gresik utara, kini juga gencar memanfaatkan kekayaan alam desa untuk pengembangan wisata desa. Tidak sedikit desa di kawasan Gresik utara yang perlahan mampu mendongkrak PADes-nya melalui sektor wisata.

“Di Gresik utara banyak yang dapat dijadikan potensi wisata. Antara lain, Susur sungai Desa Pangkahwetan, ada juga bukit jamur Desa Bungah, dan wisata alam Gosari, dan Sekapuk. Dari wisata itu semua jika dikelola dengan baik melalui BUMDes, akan semakin menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.

Qolib menjelaskan, pihak legislatif sudah gencar melakukan sosialisasi payung hukum pembentukan, pengelolaan BUMDes yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2017.

Dirinya menjelaskan, peranan BUMDes sangat penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. “Tentunya kami sangat mendukung. BUMDes ini akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa,” tuturnya.

Senada, Anggota DPRD Fraksi PKB, H. Sujono mengatakan, selain kepala desa harus kreatif dalam mengelola potensi yang ada di desa, BUMDes juga berperan penting terhadap pengembangan suatu desa. Sebab, BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

“Bisa diartikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu yang menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa. Maka perannya harus maksimal dan harus didukung pemerintah desa beserta masyarakat setempat,” ungkapnya.

Legislator asal Kecamatan Driyorejo itu meminta, Pemdes harus mampu melihat problem dan potensi di wilayahnya yang bisa digarap melalui BUMDes. Dirinya mencontohkan, jika ada desa yang punya problem sampah maka penanggulangan sampah harus digalakkan untuk dijadikan sumber pendapatan.

“Pihak desa harus bisa melihat problem dan potensinya, kemudian dilakukan beberapa pemetaan. Kalau problemnya sampah kan bisa dikelola menjadi suatu produk yang menghasilkan Rupiah, apalagi jika desa punya potensi wisata tinggal dikembangkan saja,”pinta Sujono.

Selain potensi wisata, penanggulangan sampah di desa-desa juga dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Desa. Sebab, sampah yang diolah dengan cara edukasi pemilahan dan penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) bisa menjadi sarana untuk penguatan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. (lan)