PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Tertundanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Pengarusutamaan Gender yang dijadwalkan dan dilaksanakan mulai tgl 16 April sampai penetapan tgl 30 Juni 2021 mendapatkan sorotan dari mantan ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim M. Zunaidi.

Ditemui saat berbincang santai dengan awak media, menurutnya, proses pembahasan terkait rancangan pembangunan yang seharusnya bisa dilakukan dengan prinsip mengedepankan kepentingan rakyat ini memang terkesan belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya ketidakhadiran para anggota legislatif pada rapat paripurna.

“Seharusnya bisa sesuai yang dijadwalkan mulai dari pengambilan keputusan dan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD, pembentukan Pansus, pandangan fraksi, jawaban eksekutif tentang pandangan fraksi yang diikuti pembahasan internal,” ucap pria yang akrab disapa Juned ini.

Ia sebagai generasi muda dalam pergerakan mengakui, Raperda sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah utamanya di Ponorogo yang saat ini seperti masih terpengaruh iklim pilkada sehingga terlihat mencolok kontranya daripada mengutamakan kepentingan bersama.

Disisi lain, Nuryanto mantan pengurus cabang PMII Kabupaten Ponorogo juga satu suara dengan rekan seperjuangannya. Menanggapi ketidakhadiran Ketua DPRD bersama koalisi sebagai pengemban aspirasi rakyat menurutnya sebagai langkah yang kurang tepat diambil.

“Terlebih ketidakhadiran ketua dewan saat penetapan RPJMD itu menurut saya menjadi contoh yang sangat tidak baik dan menciderai marwah institusi karena apapun kepentingannya harus dikesampingkan sebab proses pembahasan ini untuk pembangunan mendatang yang akan berdampak pada masyarakat. Terlepas itu semua para legislator seharusnya sangat menghormati serta memikirkan bersama proses ini. Sejatinya kita harus satu suara untuk membangun Ponorogo lebih baik terlepas siapapun bupatinya,” tukasnya.

Sementara itu Agus Purwo Handoko sebagai Ketua Ranting GP Ansor Kecamatan Pulung mengatakan bahwa ia sebagai generasi muda dalam bingkai NU juga mendukung penuh untuk segera ditetapkannya Raperda RPJMD dan Pengarusutamaan Gender.

“Pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan perjuangan menegakkan agama tidak bisa mengesampingkan perempuan, selain pembangunan infrastruktur, pembangunan Ponorogo menjadi lebih hebat, bisa mendukung visi misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.” Katanya.

Menurutnya kini saatnya wanita bisa andil dalam kancah pemerintahan, Agus pun setuju dengan adanya pendapat wanita adalah sebuah cerminan, baik akhlaq seorang wanita adalah tiang dari tegaknya kehormatan suatu bangsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here