6.191 Pelajar SMP di Jombang Belum Ikuti UNBK, Pemda dan DPRD Berupaya Cari Solusi

Kepala dinas pendidikan Dr Budi Nugroho

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Sebanyak 23.507 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang mengikuti ujian Nasonal (Unas) di tahun 2018. Namun hanya 17.316 pelajar yang bisa melakukan pelaksanaan ujian nasional berbasis computer (UNBK), di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Artinya ada sekitar 6.191 siswa yang belum melakukan Unas secara manual.

Pada tahun ini ada sekitar 50 sekolah dari total 123 jumlah SMP yang mampu menyediakan sarana pelaksanaan UNBK, berupa labtop atau computer. Hal ini membuat pemerintah daerah (Pemda) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, mencarikan solusi, termasuk akan melakukan usulan anggaran untuk pengadaan sarana prasaran UNBK, pada rapat perubahan anggaran keuangan (PAK).

“Jadi memang untuk melaksanakan UNBK supaya bisa 100% di Jombang ini, kita berfikir supaya ada partisipasi dari masyarakat. Salah satu opsi yang ditawarkan pemerintah daerah, seperti apa yang disampaikan oleh pak Bupati kemarin, tentang model program siswa asuh sebaya,” ujar kepala Dinas pendidikan Jombang, Dr Budi Nugroho, pada sejumlah jurnalis, Selasa (24/4/2018).

Masih menurut Budi, sebagai upaya pemerintah daerah mendorong empati dan solidaritas di kalangan pelajar. Dalam program ini pelajar dari keluarga mampu dibekali orang tuanya sarana berupa labtop, sehingga bisa berbagi kepada teman sebayanya dari keluarga kurang mampu.

“Artinya siswa yang dalam kategori ‘mampu’ orang tuanya itu, ada kepedulian dari orang tua pada anaknya untuk membekali sebuah labtop yang bisa digunakan sehari-hari, dan siswa yang memiliki labtp ini bisa shearing kepada siswa yang tidak mempunyai labtop. Sehingga jika sekolah yang kesulitan untuk melakukan ujian bisa menggunakan saran itu,” papar Budi.

Program siswa asuh sebaya, lanjut Budi, diharapkan mampu menjadi bentuk partisipasi masyarakat, swasta pada dunia pendidikan selain menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah.

“Harapannya tanggungjawab masyarakat bentuk partisipasinya bisa berupa pembekalan sarana untuk anaknya sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh atau membantu temannya yang belum memiliki,” tegasnya.

Sementara itu Ketua komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah menanggapi adanya ribuan pelajar di kota santri yang belum bisa melakukan UNBK, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana untuk kebutuhan UNBK, pada PAK tahun ini.

“Insyaallah usulan dari Pjs (red: Bupati) yang berharap nanti ada pembaruan anggaran PAK untuk pengajuan yang diharapkan tahun depan agar tidak ada kasus yang seperti ini, kami komisi D siap untuk membahas, kita sesuaikan dengan anggaran yang ada dan intinya kami berharap tahun depan semua bisa ikut UNBK,” paparnya.

Saat disinggung apakah tahun depan Komisi D, bisa memastikan bahwa pelaksanaan UNBK SMP di Jombang, bisa dilakukan oleh seluruh pelajar yang bersekolah di Jombang, pria yang akrab disapa Gus Sentot tersebut berjani bahwa Komisi D siap mengawal usulan tersebut, shingga tahun 2019, semua pelajar SMP bisa melaksanakan UNBK.

“Masalah ini sangatlah penting, karena ini masalah keadilan, artinya kami berharap semua merasakan keadilan yang sama, karena ada beberapa pelajar yang tidak bisa mengikuti UNBK hanya karena masalah sarana prasarananya,” katanya.

Imbuh Gus Sentot, untuk itu komisi D berharap, pada pemda agar lebih focus pada masalah pendidikan, sehingga PAK kedepan bisa dilakukan perubahan anggaran.

“Pada PAK kedepan kita bisa merubah anggaran, menaikkan anggaran dan bisa memberikan fasilitas yang sama untuk anak didik kita,” pungkasnya.(elo)