PC Muhamadiyah Dibuat Bingung PW Muhamadiyah

Ketua PW saat menunjukan Tanfidz Musda 2015

KANALINDONESIA.COM: Keputusan Pimpinan Wilayah ( PW) Muhadiyah dengan membekukan Pimpinan Daerah ( PD) Muhamadiyah Kota Kediri, membuat bingung   Dua Pimpinan Cabang ( PC ) Muhamadiyah Kecamatan Mojoroto dan Pesantren kota Kediri.

Karena itu, akan menimbulkan permasalahan baru di Cabang Muhamadiyah Kota Kediri, dan akan mengirimkan surat ke Pimpinan Pusat Muhamadiyah.

Mujianto, mempertanyakan pembekuan tersebut,”entah apa yang menjadi dasar PW, dengan mengambil langkah seperti itu, karena sesuai aturan AD/ ART nggak punya wewenang pihak PW melakukan pembekuan,”kata Mujianto.

Lebih lanjut Mujianto mengatakan, karena saat ini kan ada persoalan ditubuh PDM Kota Kediri dan akan diselesaikan oleh PDM.

” anggota kami sangat umek saat ini dengan adanya PDM dibekukan,” kata Mujianto saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (17/09/2016).

Baca:  Cegah Covid-19, 13 Pasar di Kabupaten Kediri Patuhi Protokol Kesehatan

Masalah  internal Pimpinan Daerah ( PD) Muhamadyah Kota kediri, salah satunya adalah tak adanya  laporan pertanggungjawaban pembangunan Rumah Sakit Muhamadyah Kota kediri yang menghabiskan anggaran hingga Rp.7  miliar lebih tersebut.

Mujianto  lebih lanjut mengatakan,  jika selama ini memang ada bentukan tim 9 dari pihak PD Muhamadiyah yang akan mengaudit pembangunan Rumah Sakit .

“Namun saat ini justru belum ada kejelasan dan malah ramai berita di media yang isinya terkait mark up. Itu kan dana umat kokh dibuat mainan oleh mereka ditambah lagi pembekuan PDM periode sekarang, ” kata Mujianto

Mujianto juga berharap adanya transparansi anggaran terkait dengan dana umat yang digunakan oleh pihak PDM Kota Kediri, termasuk laporan pertanggung jawaban.

Baca:  Dukungan dari Tim Gugus Tugas Kediri untuk Balita Positif Covid 19

“Sesuai dengan amanat dari Musda Tanfidzd 2015, PDM walaupun tak ada tekanan dari bawah maupun luar Muhamadiyah, seharusnya melakukan audit keuangan dibeberapa proyek PDM termasuk rumah sakit Muhamadiyah, “pungkas Mujianto.

Hal senada juga dikatakan oleh Yudi Karianto, ketua PC Muhamadiyah Kecamatan Pesantren yang mengatakan, jika urusan dugaan mark up anggaran yang terjadi di pembangunan Rumah Sakit Muhamadiyah itu adalah tanggung jawab PDM, karena masuk amanat Musda Tanfidzd 2015 lalu.

” Periode berapapun kepemimpinan siapapun harus dilakukan audit , itu karena uang yang dipakai dana umat,”tutur Yudi.

Kedua ketua PCM tersebut juga mengatakan,” kami akan membawa ke ranah hukum serta melakukan aksi, jika tetap tak ada kejelasan terkait anggaran pembangunan Rumah Sakit Muhamadiyah Kota Kediri,”tutup kedua ketua PCM pada wartawan. G.Marmoyo

Baca:  Viral Adegan Persekusi terhadap Anak, Ormas Projo Jombang Angkat Bicara