Surat Keputusan Penetapan BKK Dan BKU, DPRD Gresik Sudah Menjadi Tradisi

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda

GRESIK, KANALINDONESIA.COM: belum cairnya bantuan tersebut karena terkendala oleh surat keputusan penetapan (SKP) yang tengah digodok oleh Bagian Hukum Pemkab Gresik. “Jadi fakta ini sepertinya sudah menjadi tradisi.

Pasalnya hingga triwulan pertama 2018 ini bantuan yang diperuntukkan masyarakat baik melalui bantuan keuangan khusus (BKK), maupun bantuan keuangan umum (BKU), belum cair. unkapnya kepada kanalindonesia.com Rabu (25/4/2018).

Lebih dari 784 bantuan untuk lembaga sekolah yang pengawasannya menjadi wewenang Komisi IV SKP-nya masih belum jelas di Bagian Hukum.

Lambatnya pembuatan SKP tersebut karena ada kebijakan baru berupa permintaan nomor proposal oleh Bagian Hukum. “Ini yang bikin ruwet dan lama,” keluhnya.

Selain untuk lembaga sekolah, bantuan hibah untuk tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan sejenisnya yang totalnya Rp 8 miliar lebih juga mengalami hal yang sama.

BKK maupun BKU sendiri terdiri dari program yang diusulkan masyarakat melalui pokok pokiran (Pokir) DPRD Gresik, musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), atau program lain baik berupa bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah.

Bantuan itu meliputi fisik maupun nonfisik, seperti pembangunan gapura, saluran air, kantor desa, gedung sekolah, jalan desa, jalan lingkungan, sarana ibadah, bantuan permodalan UMKM dan lainnya.

Pada tahun 2018 ini dari 50 anggota DPRD, masing-masing mendapatkan jatah Pokir sebesar Rp 2 miliar. Sehingga, total anggaran yang disediakan di APBD 2018 sebesar Rp 100 miliar. (lan)