Rumah digusur Dampak Tol, Warga Tidur di Gedung DPRD

?

KENDAL, KANALINDONESIA.COM: Puluhan warga dari delapan desa terdampak jalan tol di Kabupaten Kendal menggelar aksi damai nginap di gedung DPRD Kendal, Jumat (27/4).

Warga yang digusur yakni, Sumbersari, Rejosari, Nolokerto, Magelung, Kertomulyo, Penjalin, dan desa. Aksi tersebut dilakukanya paska eksekusi perubuhan rumah-rumah mereka beberapa hari lalu.

Warga menilai ada ketidakadilan dalam pengukuran tanah yang dilakukan BPN yang berujung pada berkurangnya luas tanah dan tidak sesuai dengan sertifikat tanah milik warga. Faktor lainya ganti rugi yang diberikan belum disepakati dalam musyawarah.

Aksi menginap itu rencananya akan dilakukan selama tiga hari dengan membuat tenda di halaman gedung wakil rakyat tersebut.

Koordinator aksi Kartiko Nursapto mengatakan, dengan dirubuhkan paksa rumah-rumah warga sama dengan negara telah memiskinkan mendadak rakyat, karena rumah warga diratakan dengan tanah tanpa adanya kesepakatan ganti rugi dan tidak mempunyai tempat tinggal.

“Kami bersama-sama warga akan bertahan di gedung DPRD Kendal. Mendirikan tenda dan menginap sampai hari Senin untuk menyambut kedatangan Deputi II Kantor Staf Presiden,” katanya.

Dijelaskannya, apa yang dilakukan warga ini pada prinsipnya bukanlah masalah harga, karena harga merupakan hasil akhir. Namun ukuran, sosialisasi dan pendataan-pendataan sejak awal sudah dikritisi dan tidak pernah ada upaya pembenahan.

“Aksi warga dengan tidur di halaman gedung dewan ini untuk menunjukkan bahwa di Kendal ada masalah kecil dan harus diselesaikan. Sebenarnya rumah warga yang dieksekusi tinggal sedikit antara 125 hingga 150, tapi masalah ini dianggap tidak pernah ada oleh pemerintah,” tuturnya.

Sementara, Pendamping warga, Mardiyono mengatakan, ukuran yang dilakukan BPN tidak sama dengan sertifikat yang dimiliki warga. Ada yang 740 M2, di BPN diganti 560. selisihnya 150 lebih.

Seharusnya BPN bersedia datang dan melakukan pengukuran bersama-sama, namun tidak pernah datang. Pihaknya juga sudah mengadukannya ke Pengadilan Negeri (PN) Kendal dan tidak ada masalah.

Pendamping warga dan BPN juga pernah bersama-sama didudukkan bareng di Ombudsman. Oleh Ombudsman BPN agar melakukan pengukuran kembali luas tanah warga sesuai dengan sertifikat, akan tetapi hal itu tak pernah dilakukan BPN.

“BPN selalu bilang tidak ada payung hukum. Payung hukumnya tidak ada sehingga alasan itu yang dijadikan dasar alasan BPN tidak mau melakukan pengukuran kembali tanah warga. Meskipun Ombudsman pusat sudah datang ke BPN,” jelasnya.

Bupati Kendal Minra Annisa mengatakan, akan melihat datanya terlebih dahulu dan kemudian menyamakan dengan data yang ada di BPN dan desa masing-masing warga terdampak jalan tol.

“Kami meminra harus ada kroscek ulang. Tapi kalau dari beberapa yang kenyataanya harus ada cek ke lokasi juga kita cek. Kita harus bantu kalau memang ada kerugian yang ditimbulkan dari proses itu. Kasihan masyarakat,” tegasnya. (eko)