Hentikan Rekam Data KTP Anak, e-KTP jadi Prioritas Pelayanan Capil Kota Mojokerto

kantor dispendukcapil kota mojokerto

KANALINDONESIA.COM :Project Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP anak yang dilaksanakan oleh Pemkot Mojokerto harus dihentikan sementara perekamannya selama bulan ini. Untuk saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto ini fokus melayani permohonan rekam data kartu e-KTP, sehingga target e-KTP akhir september ini tercapai.

Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono menuturkan, dari adanya ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa perekaman e-KTP harus tuntas pada 30 September nanti.

“Untuk sementara dihentikan rekam KIA hingga akhir September ini, karena Dispendukcapil fokus dalam perekaman e KTP,” paparnya kepada wartawan.(18/9/2016)

Masih menurut Dodik, dari total 35.257 target KIA, yang sudah dirampungkan Dispendukcapil adalah lebih dari 2000 keping KIA.

Baca:  Ini Langkah Kementan Tanggapi Rekomendasi KPK dan BPK Tentang Pupuk Subsidi

“Dari total target itu, sekira 12 ribu akan dituntaskan akhir 2016. Artinya, ada pekerjaan 10 ribu keping KIA yang harus tercetak tahun ini. Selebihnya, diselesaikan pada 2017 mendatang,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Mas’ud Yunus meluncurkan KIA, 23 Agustus lalu di TK Negeri Pembina, Kecamatan Magersari. KIA berwarna merah seukuran KTP yang berisi identitas anak yang dibagi dua model, 0-5 tahun tanpa foto dan 5 tahun-17 tahun dengan foto. Launching KIA itu terkait dijadikannya Kota Mojokerto sebagai project pilot KTP anak bersama empat daerah lainnya di Jatim. Identitas KIA antara lain NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor KK.

“KIA bisa digunakan untuk daftar sekolah, buka rekening bank, dan layanan kesehatan,” jelas Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak.

Baca:  Pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas Dapat Bantuan Pemerintah

Namun karena e KTP juga butuh penuntasan perekaman, maka Dispendukcapil juga harus segera menyelesaikannya. Apalagi, masih ada 8981 warga Kota Mojokerto yang belum mengurus e KTP.

“Sebagian belum melapor karena bekerja di luar kota. Ada juga yang data kependudukannya ganda,” ujarnya.

Masih banyaknya warga yang belum mengurus e-KTP memang disayangkan. Padahal, Kemendagri meminta semua warga Indonesia, termasuk Kota Mojokerto, untuk segera memiliki e-KTP. Jika melewati batas waktu 30 September, maka biodata pada sistem kependudukan bakal dibersihkan.

“Permintaan dari Kemendagri itu berlaku untuk warga berusia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah. Kalau yang belum mengurus e-KTP tapi melewati batas 30 September, sebenarnya masih bisa perekaman. Hanya saja, kami perlu menunggu info dan surat edaran dari Kemendagri untuk melakukan perekaman,” pungkasnya.(elo)

Baca:  Trisni Puspitaningtyas Jabat Ketua DPD Bravo-5 DKI Jakarta