OPD Tak Hadir, Komisi II DPRD Trenggalek Batalkan Rapat

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek akhirnya membatalkan agenda rapat untuk mengklarifikasi aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Trenggalek pasca berlangsungnya audit dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) Jatim. Hal ini dikarenakan, salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) tidak bisa hadir karena masih menyelesaikan beberapa agenda yang terkait di bidangnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugiyanto, menjelaskan tertundanya rapat siang itu karena justru OPD yang membidangi pokok bahasan tersebut ternyata berhalangan hadir. Walaupun dinas yang lain telah hadir beberapa menit sebelum berlangsung, namun kehadiran Bakeuda setelah ditunggu tidak muncul sama sekali.

“Secara umum kami berharap semua pihak terkait hadir dalam rapat kerja ini, termasuk yang membidangi asset,” terang Mugianto, Ketua Komisi II, Senin (30/4).

Menurutnya, rapat kerja ini akan membahas tentang aset – aset yang menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk diselaraskan dengan peninjauan secara adminstratif oleh BPK.

“Ya intinya hari ini menginventarisir asset yang dipunyai Pemkab,” tandasnya, usai bubaran peserta rapat.

Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Panggul-Munjungan- Dongko ini berharap kepada pelaksana tugas (plt) Bupati Trenggalek segera menginventarisir semua aset yang menjadi hak milik pemerintah daerah. Karena bisa dijadikan tolak ukur seberapa banyak aset yang dihapuskan dan adanya penambahan asset.

“Harus ada kejelasan antara aset yang tercatat dengan fakta di lapangan,” imbuhnya.

Mugiyanto yang biasa disapa Kang Obeng menegaskan dalam waktu dekat harus sudah ada daftar inventaris dan bisa dipaparkan dalam rapat kerja nanti.

“Sangat mungkin ada aset yang tercatat tapi fakta di lapangan barangnya tidak ditemukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, banyak spekulasi yang berkembang jika aset yang tercatat dan fakta di lapangan tidak sesuai kalau dibiarkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bisa menimbulkan masalah baik secara perdata atau pidana.

“Sudah saatnya pemkab bergerak cepat agar kedepan bisa meraih predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP),” jelasnya.

Selanjutnya, menurut dia, dalam waktu dekat tidak ada lagi alasan bagi OPD terkait untuk tidak hadir dalam rapat kerja yang diadakan oleh komisinya.

“Sekali lagi kami mengingatkan plt bupati untuk segera merealisasikan berapa jumlah aset yang menjadi hak milik pemkab,” tutupnya.(ham)