Isu Adanya Pungutan Tenaga Perawat Kontrak, Komisi D Panggil Dirut RSUD Jombang

suasana hearing antara pihak RSUD dan anggota Komisi D DPRD Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Beredarnya isu terkait adanya dugaan pungutan terhadap tenaga perawat kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, membuat komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, memanggil Dirketur RSUD beserta jajarannya untuk mengklarifikasi kabar miring tersebut.

Dalam agenda hearing tersebut, disampaikan oleh Direktur RSUD Jombang, Dr Pudji Umbaran, bahwa rekrutmen pegawai yang ada di rumah sakit plat merah itu, dilakukan sesuai dengan dengan prosedur, dan pihaknya juga menepis kabar adanya pungutan liar (pungli).

“Pungli seperti apa yang dimaksudkan, tidak ada pungli. Jadi dalam rekrutmen di RSUD itu ada prosedurnya,” ujar Pudji.

Masih menurut penjelasan Pudji, sebelum adanya rekrutmen, tahapan awal yang dilakukan pihak RSUD Jombang, yakni melakukan perhitungan analisis beban kerja (ABK), yang dilakukan masing-masing kepala bidang atau kepala bagian, sehingga diketahui kebutuhan tenaga kerja.

“Setelah dilakukan perhitungan ABK akan memunculkan kebutuhan tenaga di unit A, di unit B, atau di unit C. Kemudian kebutuhan tenaga tesebut diajukan pada pihak management,” paparnya.

Tambah Pudji, usai mengetahui kebutuhan, pihak management dan seluruh pejabat akan melakukan rapat, untuk menganalisa kemampuan daya bayar RSUD.

“Setelah dilakukan analisa secara bersama oleh management pejabat Rumah sakit, apakah kebutuhan tadi itu, bisa kita penuhi dengan daya bayar kita. Karena kalau kita merekrut berarti kita harus membayar baik dari gaji maupun jasa pelayanannya,” ungkap Pudji.

Ketika hasil perbandingan antara kebutuhan tenaga dan daya bayar pihak RSUD diketahui, lanjut Pudji, hasil perhitungan analisa tersebut akan dilaporkan pada pihak pemilik RSUD, atau kepala daerah. Hal ini dikarenakan RSUD masuk dalam kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kami laporkan hasilnya pada pemilik dalam hal ini kepala daerah, selanjutnya kepala daerah memberikan jawaban atas laporan yang kami sampaikan. Baru kemudian jika memang rekrutmen di ijinkan baru proses rekrutmen berjalan,” paparnya.

Imbuh Pudji, setelah proses rekrutmen mendapatkan restu dari kepala daerah, selanjutnya dibuka pengumuman untuk pengisian tenaga kerja di RSUD, secara terbuka dan diketahui masyarakat secara umum. Setelah ada lamaran masuk, selanjutnya dilakukan seleksi administrative sesuai dengan persyaratan.

“Setelah seleksi administrative selesai, kita lakukan tes tulis. Dan setelah tes tulis selesai kita lakukan evaluasi, dan kita lakukan tes psikologi, kalau tes psikologi lolos baru kita tes sklill, kemudian hasil kompilasi dari kesemuanya itu kita ambil nilai akademis sesuai dengan standart yang ditetapkan, nilai psikologinya dan nilai skillnya, yang kemudian kita tetapkan bahwa si A si B bisa diterima, dan pelamar akan menjalani masa orentasi, jadi tidak ada yang namanya pungutan itu,” tukas Pudji.

Sementara itu ketua Komisi D, Syarif Hiyatulloh atau Gus Sentot, menuturkan bahwa setelah mendengar pemaparan dari pihak RSUD, menganai proses rekrutmen, tenaga kerja, pihaknya meminta agar masyarakat tidak resah dengan adanya isu pungli terhadap rekrutmen pegawai di RSUD, mengingat tidak ada bukti-bukti kuat yang membenarkan adanya peristiwa pungli tersebut.

“Kita klarifikasi terkait kasus yang ada dimasyarakat, mengenai isu adanya pungli. Setelah diklarifkasi mengenai isu itu, Alhamdulillah mereka sudah menjelaskan pada kita bahwa tidak ada pungli,” terang Gus Sentot.

Jika memang ada temuan pungli dan didukung dengan bukti, lanjut Gus Sentot, maka hal ini menjadi kewenangan mutlak dari pihak Kepolisian, dan bukanlah kewenangan dari DPRD.

“Kami mengakomodir apa masukan-masukan dari masyarakat, karena memang laporan itu kan cuman sebatas omong-omongan, bukti dan semuanya itu kan belum akurat. Dan itu yang bisa menyelesaikan adalah pihak yang berwajib. Dan kami berharap agar isu-isu seperti itu tidak muncul lagi di masyarakat,” pungkasnya.(elo)