Ajak Puluhan Nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan Trenggalek Sosialisasikan Diseminasi Informasi Masyarakat

Sosialisasi Diseminasi Informasi Masyarakat di gedung pertemuan Desa Sumbergedong

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek adakan sosialisasi Diseminasi Iinformasi Masyarakat guna mendukung kepastian investasi di bidang kelautan. Kegiatan yang digelar di gedung pertemuan Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek ini menghadirkan kepastian beberapa masyarakat untuk mengikuti arahan dari pemerintah, dalam hal mempelajari batas – batas wilayah yang ada di selatan Pulau Jawa.

Beberapa peserta yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya para nelayan, pejabat pemerintah Dinas Kelautan, tokoh masyarakat dan para pemuda yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Perlu diketahui, bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki instansi Pemerintahan yang berwenang memberikan tentang batas – batas wilayah. Hal tersebut dirasa penting karena masih minimnya masyarakat yang belum mengerti tentang batas – batas wilayah utamanya di Kota Keripik Tempe.

“Sosialisasi desiminasi informasi geospital ini dilakukan guna mendukung kepastian Investasi di bidang Kelautan. Masyarakat Trenggalek perlu mengetahui batas – batas wilayah yang ada di Kabupaten Trenggalek,” ucap Dian Arifin selaku komunikator saat dikonfirmasi, Selasa (08/5/2018)

Terpisah, Kepala Pusat Pemetaan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Muhtadi Ganda Sutrisna mengatakan tugas – tugas BIG yang turut serta mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“BIG mempunyai tugas-tugas pengumpulan data, pegolahaan data, pengamanan data, distribusi data, dan pemanfaatan data. Dari sisi pemanfaatan, caranya harus efektif. Data – data yang ada harus benar – benar valid. Jangan sampai disalahgunakan,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa menjadi kebenaran data yag didapat menjadi bagian utama. Bekerjasama dengan BPPT, lembaga ini juga bekerjasama dengan LAPAN, BATAN, dan lain-lain dibawah kemenristek dan di Komisi VII DPR RI.

“Hampir seluruh partner di Komisi VII meminta tim BIG untuk diseminasi di wilayah Kabupaten Trenggalek,” tandasnya.

Dilanjutkannya, salah satunya membantu membidangi sehingga terlahirnya undang-undang No. 4 tahun 2011 terkait Iinformasi Geospasial yang menjadi pedoman kebijakan utama kerja daripada informasi tersebut.

“Ini akan menjadi acuan pemerintah dan akan dijadikan dalam aplikasi apapun,” pungkasnya. (mil/ham)