Workshop WWF, Dana Desa Berperan Sejahterakan Warga Desa Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon

Pemaparan tentang pentingnya peranserta masyatakat dalam perencanaan pembangunan desa oleh TAU Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa Partisipatif P3MD Wahyu Hananto Pribadi

PANDEGLANG, KANALINDONESIA.COM: Masyarakat dari enam desa penyangga Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur berkumpul di Hotel RIZKI untuk melakukan workshop yang difasilitasi oleh WWF Ujung Kulon dan didukung oleh Balai TNUK serta Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu(09/05/2018).

Perwakilan pemerintah desa dari Desa Ranca Pinang, Desa Cibadak, Desa Kramat Jaya, Desa Kerta Jaya, Desa Taman Jaya dan Desa Ujung Jaya hadir untuk memaparkan Rencana Aksi Masyarakat (RAM) yang telah disusun oleh masyarakat secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood Assesment (SLA) atau penilaian penghidupan berkelanjutan.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dihadirkan untuk memberikan wawasan tentang kebijakan perencanaan pembangunan desa.

SLA merupakan sebuah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan penggalian terhadap akar masalah dan potensi yang ada di desa mereka, sehingga bisa menjadi dasar membuat rencana pembangunan desa berkelanjutan.

Kajian SLA akan menghasilkan data kajian desa dan rencana aksi masyarakat yang bisa digunakan bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah dan pihak lain yang mendukung upaya pembangunan yang lestari di desa.

SLA ini merupakan pendekatan yang dipilih oleh WWF Ujung Kulon untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa-desa kawasan penyangga TNUK.

Dengan pendekatan SLA, masyarakat didorong untuk bisa membaca potensi dan masalah desa secara kritis dan mencari solusi tepat untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi tersebut.

“Solusi tersebut dirangkai dalam bentuk rencana aksi masyarakat yang tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk implementasinya’ jelas Kurnia Khairani, Project Leader WWF Ujung Kulon

Melalui pendekatan SLA juga, masyarakat didorong untuk mampu mempromosikan rencana aksi masyarakat agar mendapatkan dukungan para pihak utamanya pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pembangunan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Ditjend PDT Kemendesa PDTT Syamsul Widodo

Promosi tersebut dalam kerangka mendorong upaya implementasi rencana aksi masyarakat dengan memaksimalkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, privat sector serta pihak-pihak lainnya. Dengan tujuan itulah maka dalam workshop paparan hasil SLA ini menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai instransi pemerintah terkait, serta pihak swasta dan BUMN yang memiliki program-program CSR.

Harapannya, workshop ini bisa menjadi media komunikasi antara masyarakat selaku perancang dan penerima manfaat program pembangunan desa dengan para pihak yang memiliki sumber daya serta kapasitas memberikan dukungan untuk implementasi program-program pembangunan di level desa.

Kaitannya dengan pengelolaan kawasan, Balai TNUK yang concern pada upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga TNUK juga menyambut baik pendekatan SLA yang dilakukan.

“Kami pikir ini adalah sebuah pendekatan yang sangat positif karena masyarakat didorong untuk mampu melihat kembali potensi dan masalah desa dengan menggunakan perspektif yang lebih ekologis. Dan acara seperti ini juga sangat baik karena pada dasarnya pembangunan desa secara berkelanjutan di kawasan penyangga harusnya menjadi tanggung jawab bukan hanya Balai TNUK tetapi semua pihak yang berkepentingan” kata Umamat Rahmat, Kepala Balai TNUK.

Hadir dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ditjend PDT Syamsul Widodo menjelaskan pentingnya memperkenalkan potensi local masyarakat desa sekitar wilayah konservasi yang berupa hasil pertanian maupun kerajinan ke masyarakat luas sehingga tumbuh kemandirian ekonomi desa dan berdampak pada kesejahteraan warga yang selanjutnya kepedulian menjaga lingkungan semakin tinggi.

Di session kedua Wahyu Hananto Pribadi Tenaga Ahli Utama Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa Partisipatif KN P3MD-PPMD lebih menekankan pada pentingnya peran para pendamping baik itu pendamping desa maupun dari WWF dan NGO yang lain untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa di Musdes.

Melalui maping prioritas kebutuhan masyarakat desa yang dituangkan dalam APBDesa akan muncul solusi bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, peduli menjaga lingkungan yang berkelanjutan, aktifitasnya dapat berupa pembentukan BUMDES maupun PRUKADES yang mewadahi aktifitas ekonomi warga desa penyangga hutan.(gr)