12 Jabatan Eselon II Jombang Kosong, 75 Pejabat Ikuti Asesmen Di BKD Jatim

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM ketika di wawancarai sejumlah jurnalis di Gedung DPRD Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA. COM: Sebanyak 12 kursi jabatan eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang, Jawa Timur, alami kekosongan, membuat 75 orang lebih pejabat pemkab, mengikuti asessmen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

Proses ini berlangsung, usai dibukanya pendaftaran beberapa waktu yang lalu.

“Diikuti 78 orang, hari ini di laksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. Tiga orang dari Mojokerto ada yang ikut mendaftar, jadi yang orang kita semuanya 75, saya kira bagus itu,” kata Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit saat ditemui sejumlah jurnalis, Jumat (11/5/2018).

Masih menurut penjelasan Setiajit, pihaknya akan mengundang Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengetahui berapa dan siapa saja orang yang memenuhi syarat, untuk mengisi kekosongan 12 jabatan ekselon II tersebut.

“Asesmen kan dilakukan beberapa hari, nanti setelah itu kan kemudian saya akan mengundang Tim Pansel, jadi yang diusulkan ke Bupati yang memenuhi syarat siapa saja, kan begitu. Nanti kemudian akan kita pilih masing-masing jabatan di 12 jabatan itu,” ungkap Setiajit.

Perlu diketahui bahwa saat ini, 12 jabatan ekselon II di lingkup PemkabJombang tengah mengalami kekosongan. Dan untuk sementara, di isi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).

12 jabatan tersebut terdiri dari 11 jabatan kepala dinas, dan satu kepala badan. Salah satu di antara 11 dinas itu adalah Dinas Kesehatan Jombang. Bahkan peoses pengisian ini diklaim telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Namun dalam pengisian jabatan sejumlah Kepala Dinas tersebut, lanjut Setiajit, khusus untuk pengisian Kepala Dinas Kesehatan Jombang, masih akan di tunda sekitar sepekan ke depan, karena sepi peminat.

“Kalau tidak salah, di tunda satu minggu ini, nanti begitu ada yang mendaftar, kita lakukan asesmen lagi,” papar Setiajit.

Imbuh Setiajit, adanya penundaan tersebut tidak akan menghambat jadwal proses asesmen yang sedang berlangsung.

“Nggak, nggak mengganggu, paling-paling hanya lima hari kerja,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Joko Triono, mendukungan proses pengisian jabatan dengan model asesmen.

Hal ini dikarenakan Joko menilai bahwa pengisian jabatan dengan model asessment yang dilakukan Pemkab Jombang adalah upaya untuk mencari Sumber Daya Manusia berpotensi yang mengisi posisi-posisi strategis di Lingkup Pemkab Jombang dengan mengedepankan proses yang terbuka dan transparan.

“Kalau asesmen itu sudah menjadi prasyarat, jadi kami sangat mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka ketransparansian, keterbukaan, bagaimana kemudian menjadi calon pemimpin itu sesuai dengan aturan main. Saya sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan proses asesmen ini sesuai harapan masyarakat semuanya,” pungkasnya.(elo)