PGK & BEM Gelar Doa Bersama Untuk Korban Terorisme di Mako Brimob dan di Surabaya

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Terkait peristiwa terorisme yang terjadi di Mako Brimob Depok dan di kota Surabaya, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bersama Kelompok Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa se- DKI Jakarta menggelar doa bersama bagi para korban terorisme di Aula DPP PGK, Duren Sawit, Jakarta,.Senin (14/5/2018).

Bursah Zarnubi selaku Ketua Umum DPP PGK mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban aksi teroris yang terjadi, baik korban kerusuhan di Lapas Mako Brimob, maupun korban dari aksi bunuh diri yang terjadi di Surabaya.

“Kami sepakat untuk mengajak seluruh komponen bangsa terutama kelompok Cipayung dan para Mahasiswa BEM untuk bersama-sama mengutuk peristiwa yang telah  memakan korban jiwa akibat perbuatan teroris ini,” ujar Bursah Zarnubi kepada Kanalindonesia.com di Jakarta.

Bukan itu saja, lanjut Bursah, aksi yang dilakukan tersangka teroris itu merupakan perbuatan keji dan tentunya bertentangan dengan Pancasila dan tentunya dilarang oleh agama manapun.

“Kami mengajak untuk bersama-sama berjihad melawan terorisme, yang dimulai dari lingkungan sekitar kita, jika ada gejala yang mencurigakan, kita harus sigap untuk bertanya dan cepat laporkan ke pihak keamanan,” kata Bursah yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Bintang Reformasi.

Ia memaparkan, selain doa bersama, pertemuan juga bertujuan untuk meyakinkan pemerintah yakni Polri agar tidak ragu-ragu di dalam mengambil langkah hukum tegas untuk mengantisipasi segala kemungkinan aksi teror ini akan berulang. Untuk itu DPP PGK menyarankan pemerintah bersama Polri untuk dapat mengambil langkah-langkah darurat hukum, jika belum ada payung hukum yang jelas.

“Tidak perlu menunggu payung hukum yang jelas untuk menindak aksi teror, kami sepenuhnya mempercayakan kepada Polri untuk mengambil ketegasan hukum kepada siapa saja yang ingin mengacaukan dan memecah belah bangsa ini, yang selama ini kita telah jaga bersama,” papar Bursah.

Ia juga mewakili DPP PGK bersama BEM mendesak DPR RI untuk bekerja sama Pemerintah di dalam menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme.

“Revisi Undang-Undang Terorisme ini agar penegak hukum segera mendapatkan payung hukum yang jelas di dalam melaksanakan mekanisme hukum dari gerakan-gerakan terorisme,” tutur Bursah. @Rudi