Rapat Paripurna ke-9, DPRD Trenggalek Minta Penjelasan Dua Raperda

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tenggalek menggelar rapat Paripurna DPRD dengan agenda, antara lain, penyampaian penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD  dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang tata tertib, Senin(21/05/2018),

Rapat paripurna sebagai tindak lanjut dalam pembahasan Rapat Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2018, dewan menggelar Rapat

“Secara umum rapat ini dianggap sah karena dari 44 orang anggota dewan yang hadir berjumlah 38,” terang Agus Cahyono, salah satu unsur pimpinan.

Politisi dari PKS ini menjelaskan jika dua Raperda usulan DPRD adalah inisiator dari Komisi I.

“Semua payung hukum yang dibuat itu harus lebih memihak kepada masyarakat sehingga perlu ada penjelasan yang detail sebelum disahkan,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukaji menjelaskan jika masyarakat perlu mendapat perlindungan secara hukum agar bisa tercipta ketentraman.

Selain itu, tidak kalah penting adalah terciptanya sebuah ketertiban di masyarakat dalam menjalani kehidupan.

“Rancangan ini sudah dikaji dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Trenggalek,” katanya.

Politisi dari Partai Golkar ini berharap agar peran aktif dari pemerintah dalam mengemban amanat.

“Pemerintah harus hadir disaat masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  tentang Pedoman Penyusunan  Tata Tertib DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota mengharuskan kita segera menyesuaikan Peraturan Tata Tertib yang kita miliki.

“Bapemperda akan menjelaskan rancangan tata tertib tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya, menurut dia, Tata Tertib DPRD sangatlah penting karena sebagai landasan kerja dalam mengemban amanat rakyat.”Setelah Tata Tertib ini terbentuk sudah saatnya para legislator untuk menjunjung tinggi aturan tersebut,” pungkasnya.(mil/ham)