DPRD Trenggalek Akui Pengisian Kekosongan Bupati Bisa Dilakukan Tanpa Pemilu

salah satu anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi
salah satu anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Meski tanpa Pemilihan Umum (Pemilu), pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah atau Bupati bisa dilakukan. Hal ini dapat dilakukan atas dasar peraturan pemerintah terbaru yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipercaya memberikan kepercayaan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati maupun Wakil Bupati.

Hanya saja, kewenangan untuk mengisi jabatan Bupati dan Wakil Bupati jika terjadi kekosongan dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, salah satu anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa pengisian kekosongan jabatan Bupati maupun wakilnya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Perlu diketahui, sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten merubah tata tertib yang lama agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru. Oleh karena itu, dalam hal ini, pengisian jabatan Bupati maupun Wakil Bupati yang mengalami kekosongan, bisa dilakukan, ” ucap M. Hadi saat ditemui dikantornya, Jumat (25/5/2018).

Diakui Hadi sapaan akrabnya, meski ada perubahan tata tertib yang lama menjadi baru. Namun tidak seluruhnya tata tertib yang ada akan diubah. Hanya saja, beberapa poin tata tertib yang lama masih tetap diberlakukan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, yang menonjol adalah terkait proses pengisian jabatan Bupati atau Wakil Bupati jika terjadi kekosongan.

“Atas dasar PP inilah, pihak DPRD Kabupaten bisa mengisi kekosongan jabatan Bupati ataupun wakilnya. Tanpa harus melaksanakan pemilihan umum, ” tegasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya rencana perubahan tata tertib DPRD sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018,  wewenang wakil rakyat dalam proses pengisian jabatan Bupati maupun Wakil Bupati menjadi bertambah.

” Meski begitu, untuk proses secara detailnya seperti apa, masih akan dibahas oleh tim panitia khusus tata tertib terselesaikan. Dan nantinya akan diresmikan dalam rapat paripurna selanjutnya, ” pungkas Hadi. (mil)