Dihadapan Hakim, Nyono Suharli Minta Maaf dan Akui Terima Uang

JPU KPK menunjukkan Barang Bukti (BB) di depan Majelis Hakim ( foto: beritakorupsi.co)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 22 Mei 2018. Kata maaf dan kilaf terucap dari bibir Nyono Suharli Wihandoko, setelah tertangkap tangan oleh KPK.

Selain mengucapkan kata maaf, Nyono Suharli Wihandoko juga mengakui, kalau dirinya menerima sejumlah uang dari Inna Sulestyowati yang dilantiknya menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan pada tanggal 3 Januari 2017 merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beberapa hari kemudian.

Bahkan Nupati Jombang non aktif, Nyono Suherli juga mengaku menerima sejumlah uang secara langsung selain dari Inna dan dari dokter Samijan (red : suami Inna), serta melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Budi Nugroho yang totalnya milliaran rupiah selama tahun 2017.

“Uang dari Samijan diberikan sebagai bantuan kegiatan Jombang. Total uang yang saya terima satu milliar seratus lima puluh lima juta (Rp 1.155.000.000) dan satu milliar dari para kepala dinas. Saya minta maaf saya kilaf,” ujar Nyono.

Kehadiran Nyono Suharli Wihandoko dalam persidangan adalah sebagai saksi untuk terdakwa Inna Silestyowati yang diampingi pengacara Yuliana, atas panggilan JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo.

Dalam persidangan yang digelar 2 session pada Selasa, 22 Mei 2018, selain Nyono Suharli Wihandoko (session ke II), JPU KPK juga menghadirkan Oisatin selaku Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang dan Misbahul Munir ajudan waktu itu.

Kepada majelis hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH, Nyono menjelaskan, bahwa sebelum dirinya melantik Inna sebagai sekretaris Dinas Kesehatan yang sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas, suami terdakwa dokter Samijan pernah menemuinya. Menurut Nyono, dokter Samijan sudah dikenalnya lama sejak pencalonannya sebagai Bupati pada tahun 2013 lalu.

“Inna sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dilantik pada tanggal 3 Januari 2017, sebelumnya sebagai Kepala Puskesmas. Dokter Samijan pernah menemui saya dan menitipkan istrinya, dokter Samijan sudah kenal lama,” kata Nyono.

Nyono dicecar sejumlah pertanyaan oleh JPU KPK terkait uang sebesar Rp 600 juta yang diterima Nyono dari terdakwa Inna dalam 3 tahap pada tahun 2017, dari dokter Samijan maupun melalui Budi Nugroho pada Desember 2016 – Januari 2017. Meski mengakui menerima uang dari Samijan, namun menurut Nyono uang itu diberikan Samijan sebagai bantuan saja, sehingga uang tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan, termasuk pemasangan iklan di sebuah media cetak.

“Ia saya menerima. Untuk pemasangan Iklan, saya lupa jumlahnya,” papar Nyono.

Menjawab pertanyaan JPU KPK, Nyono mengakui pemasangan Iklan itu, berterkaitan dengan pencalonannya sebagai Bupati Jombang periode 2018 – 2023.

Anehnya, keterangan mantan orang nomor satu di kota Santri ini terkesan berbohong alias tak sepenuhnya jujur menjawab pertanyaan JPU KPK atas uang yang diterimanya. Nyono tak mengakui kalau uang yang diberikan Samijan berkaitan dengan pengangkatan Inna sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Nyono juga diduga tak jujur terkait uang yang diserahkan terdakwa Inna adalah hasil pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi Puskesmas Jombang.

Yang lebih anehnya lagi, Nyono selaku Bupati tak tahu tentang adanya dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari jasa pelayanan di 34 Puskesmas se Kabupaten Jombang. Pada hal, saksi-saksi sebelumnya menjelaskan, bahwa dana kapitasi mengalir ke “kantong” Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Mengalirnya dana kapitasi ke “kantong” Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dijelaskan pula oleh Oisatin selaku Bendahara Paguyuban. Kepada Majelis Hakim Oisatin menjelaskan, bahwa dana kapitasi yang dikumpulkannya selama menjabat Bendahara Paguyuban tahun 2017 sebesar Rp 784 juta. Dan dari jumlah uang itu seperti yang terungkap dalam persidangan, Rp 600 juta disetorkan ke Bupati oleh terdakwa.

Menurut Oisatin, pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi sebesar 6 persen dipergunakan untuk operasional Paguyuban 1 persen, dan 5 persen lagi disetorkan ke Dinas Kesehatan melalui terdakwa. Oisatin mengumpulkan hasil pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang.

“Setoran dana kapitasi sejak Januari hingga Desember 2017 sebesar Rp 784 juta,” jawab Oisatin.

Dari keretangan Bendahara Paguyuban ini terungkap pula fakta baru, yaitu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

“LPJ nya tidak sama, 60 persen LPJ dibuat tidak sama,” jawab saksi.

Sementara Misbahul Munir selaku ajudan Bupati Jombang ini mengakui, bahwa pada awal Februari dirinya pernah menerima uang dari terdakwa Inna atas perintah Bupati. Uang yang dibungkus terdakwa itu diterima Munir saat mendampingi Bupati menemui terdakwa di Swagata Pendopo Bupati.

“Kamis malam Jumat, antara akhir Januari dan awal Februari 2018. Terdakwa menyerahkan ke saya setelah Bupati mengatakan, “ke ajudan aja” sambil menunjuk ke saya. Saya dibelakang Bupati. Awalnya saya tidak tau, tapi saat saya menaruh ke mobil, saya lihat uang,” kata saksi.

Menurut penjelasan Munir, bahwa uang yang diterimanya itu dibayarkan untuk pemasangan iklan.

Usai persidangan. Terkait dana kapitasi, menurut JPU KPK Ronald kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa Oisatin selaku bendahara Paguyuban Puskesmas mengumpulkan dana-dana dari Kepala Puskesmas yang berasal dari dana kapitasi.

“Semua dana-dana yang terkumpul dari Kepala Puskesmas sebagai dana kapitasi dari seluruh Puskesmas bermuara di Bendahara Paguyuban yaitu Oisatin. Dari dana yang terkumpul selama tahun 2017 sebesar Rp 784 juta diserahkan kepada terdakwa. Dan Rp 600 juta diserahkan terdakwa ke Bupati, sisanya 184 juta dikuasai terdakwa. Ini fakta yang terungkap dalam persidangan tadi,” kata JPU KPK Ronald.

JPU KPK Ronald menambahkan, pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi sebesar 6 persen, dipergunakan untuk operasinal Paguyuban 1 persen dan sisanya 5 persen disetorkan ke Dinas Kesehatan.

“Sementara menurut keterangan Dinas Kesehatan pada sidang sebelumnya mengatakan dipergunakan untuk operasional, dan akan kita buktikan pada sidang berikutnya. Pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi yang tidak ada dasar hukumnya inilah yang hendak direviu oleh Pudji Umbaran. Beberapakali diadakan rapat dengan para Kepala Puskesmas untuk mencari payung hukum, tidak menemukan payung hukum apa untuk pemotongan itu,” ujar JPU KPK Ronald.

Saat ditanya, apakah KPK akan melakukan penyelidikan/penyidikan terkait pemotongan dana kapitasi dan penggunaan dana kapitasi oleh Paguyuban Puskesmas Jombang, dimana Paguyuban itu tidak ada kaitannya dengan Puskesmas. Menanggapi hal ini, JPU KPK Ronald mengatakan, bahwa perkara ini sedang berkembang dan tidak ada mungkin, yang pasti perkara ini sedang berkembang sesuai fakta persidangan.

“Ok saya paham, perkara ini kan sedang berkembang, perkara selanjutnya masih ada atas nama tersangka Nyono (Bupati). Jadi tidak ada mungkin-mungkin, yang pasti perkara ini sedang running/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan,” kata JPU KPK Ronald.

Apa yang dikatakan JPU KPK ini semoga menjadi kenyataan, agar penyidik KPK melakukan penyidikan terkait penggunaan dana kapitasi oleh Paguyuban Puskesmas Jombang sejak tahun 2014 yang tidak ada aturannya.

Pemotongan dana kapitasi dan LPJ yang dibuat “asal-asalan” bisa jadi tidak hanya di Kabupaten Jombang, melainkan di Puskemas-Puskesmas lainnya di Kabupaten/Kota setiap Provinsi.(redaksi)

sumber : beritakorupsi.co