Persidangan Inna, Terungkap Ada Ongkos Puluhan Juta untuk Mengurus Ijin di Dinas Perizinan Jombang

JPU KPK menunjukkan Barang Bukti (BB) di depan Majelis Hakim ( foto: beritakorupsi.co)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Sidang korupsi dugaan suap dengan terdakwa Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyowati, di Pengadilan Tipikor Surabaya terungkap adanya biaya yang mencapai puluhan juta rupiah, untuk mengurus ijin di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Jombang.

Terungkapnya fakta persidangan baru tersebut adalah dari keterangan Abdul Kudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kabupaten Jombang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, untuk proses menerbitkan Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda.

Pun demikian, dalam kesaksianya Abdul Kudus menyangkal jika dirinya telah menyebut angka Rp 75 juta untuk biaya izin operasional RSIA Mitra Bunda. Menurutnya, Inna lah yang mengungkapkan itu.

“Bukan saya yang mengatakan Tujuh puluh Lima juta,” kata saksi Abdul Kudus kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK.

“Saudara sudah disumpah,” kata JPU KPK mengingatkan saksi agar jujur.

“Benar, bukan saya Pak,” kata Abdul Kudus ke Majelis Hakim.

“Ia sudah, biar penyidik yang menilainya,” ucap Ketua Majelis Hakim.

Dalam keteranganya, Inna mengaku jika angka Rp 75 juta untuk biaya menerbitkan izin operasional RSIA Mitra Bunda yang disampaikannya ke dr. Subur Suprojo adalah permintaan dari Abdul Kudus. Sebab menurutnya, semua pengurusan izin di Kabupaten Jombang adalah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang.

Sebelumnya, dijelaskan Abdul Kudus pada JPU KPK, bahwa dirinya juga menarik biaya saat mengeluarkan izin Rumah Sakit Bedah di Jombang, jauh sebelum ada permohonan pengurusan izin RSIA Mitra Bunda.

Terkait keterangan saksi Abdul Kudus mengenai biaya pengurusan izin, apakah ada arahan atau petunjuk dari Bupati, JPU KPK Ronald mengatakan masih akan mendengarkan keterangan saksi lainnya.

“Memang dari sadapan telepon, terdakwalah yang mengucapkan Tujuh puluh Lima juta. Tetapi menurut terdakwa, bahwa itu dari saksi sebelum dokter Subur menemui terdakwa dikantornya. Makanya saat terdakwa telepon Abdul Kudus dispicker kan. Apakah ada petunjuk dari Bupati, nanti akan kita dengarkan dalam persidangan,” ujar JPU KPK Ronald.(redaksi)

Sumber : beritakorupsi.co