Kasus Suap OTT Bupati Jombang Rp 1,080 M, Kadinkes Diadili

JPU KPK menunjukkan Barang Bukti (BB) di depan Majelis Hakim ( foto: beritakorupsi.co)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, “menyeret” Inna Silestyowati yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, pada Sabtu, 3 Februari 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Sebelumnya di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Bupati Jombang dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500.

Sementara dua orang di Jombang sekitar pukul 09.00 WIB, KPK juga berhasil mengamankan OST dan DR. Dari tangan OST, KPK menyita  barang bukti berupa catatan keuangan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan, dan pungli izin serta buku tabungannya yang diduga tempat menampung dana tersebut. Sehingga KPK saat itu mengamankan sebanyak 7 orang, namun yang dijadikan sebagai tersangka saat ini baru dua orang.

Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000.

Hal itu seperti yang terperinci dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Inna Silestyowati, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R.Unggul Warso Mukti.

“Bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap JPU KPK

Dalam surat dakwaa JPU KPK, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis sebagai pemberi suap terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang jumlahnya sebesar Rp 1.080 milliar sejak tahun 2016 hingga Februari 2018, saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskemas Gambiran Jombang, dan kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Heri Wibowo yang mengundurkan diri karena sakit.

“Bahwa perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.

Usai persidangan, saat ditanya jumlah tersangka maupun yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus suap Bupati Jombang, JPU KPK kepada media ini mengatakan masih 2 orang, dan akan melihat perkembangan dalam persidangan selanjutnya.

“Tersangka ada 2 orang. Nanti kita lihat dalam perkembangan persidangan selanjutnya,” kata JPU KPK Dodi Soekmono.  (Redaksi)

sumber: beritakorupsi.co