Sampaikan Pandangan Umum Fraksi, DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Internal

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap dua usulan Prakarsa Raperda. Rapat tersebut dinyatakan sah karena dihadiri sebanyak 35 orang dari jumlah keseluruhan 44 orang.

Dimulai dari pandangan Umum  Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, Mujianto menjelaskan bahwa peraturan tentang pelayanan publik adalah sebuah kebutuhan yang mendasar sehingga perlu adanya kejelasan payung hukum.

Menurutnya, pelayanan publik harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. “Situasi dan kondisi masyarakat sekarang harus menjadi dasar utama agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat Trenggalek,” ucap Mujianto, Rabu (30/5/2018).

Dikatakan Muji, jika secara umum Fraksi Demokrat setuju revisi Perda Nomor 14 Tahun 2015 tetapi harus ada kejelasan dasar hukum dalam pembuatan Perda nanti. Hal ini menjadi penting karena setiap produk hukum itu harus punya dasar yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan dikelak kemudian hari.

Sementara itu, Fraksi Indonesia Sejahtera (PAS) juga sependapat dengan Fraksi Demokrat atas revisi perda tersebut. “Yang penting, fungsi pemerintah dalam melayani publik harus jelas fungsi dan cara pelayanannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Trenggalek,” tutur Sugeng, juru bicara dari Fraksi PAS.

Pelayanan yang dimaksud adalah kesesuaian dengan situasi jaman dan kondisi masyarakat.

Sugeng mencontohkan, pelayanan E-KTP seharusnya cukup di kecamatan saja agar lebih praktis dan efisien. Dirasa Kabupaten Trenggalek sudah tertinggal dengan kabupaten lain. Bahkan bila hal ini dibiarkan begitu saja,  tentu akan dimakan jaman.

Ia menyarankan agar penegakan hukum terkait Kamtibmas jangan sampai merugikan masyarakat. Jangan sampai dengan lahirnya perda nanti penggusuran pedagang merajalela.

Selain itu, Zaenal Fanani juru bicara dari Fraksi PKB menuturkan, revisi perda tentang ketertiban, ketentraman dan pelayan publik perlu ditindaklanjuti karena jaman telah berubah. “Situasi masyarakat sekarang tidak seperti tiga tahun yang lalu karena perkembangan jaman,” katanya.

Fanani berharap upaya kepastian hukum terkait ketentraman masyarakat Trenggalek harus jelas. “Kami hanya menyarankan agar dalam pembentukan kata – kata dalam perda bisa mudah dimengerti dan tidak multi tafsir,” pungkasnya.  (mil)