Pemkab Jombang Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Ombusmen dan Kemenpan RB saat melakukan pencanangan dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di pendopo Kabupaten Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dan kini Pemerintahan Kabupaten Jombang, mencanangkan dan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilakukan di pendopo Kabupaten Jombang, dan diikuti oleh Forum pimpinan kepala daerah (Firpimda) dengan dihadiri deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kemenpan RI, M. Yusuf Ateh serta perwakilan Ombusmen Jawa Timur.

“Ini kan kita ingin pencegahan, agar tidak terulang lagi korupsi, dan ini perbaikan secara keseluruhan, dan ide dari pak Pjs Bupati, untuk melakukan perbaikan, selain itu memang Jombang, di Jawa Timur, nilainya tidak baik,” ujar Yusuf, pada sejumlah jurnalis, Rabu (30/5/2018).

Masih menurut pejelasan Yusuf, dengan dicanangkannya WBK dan WBBM di Kabupaten Jombang, diharapkan mampu memperbaikai pelayanan terhadap masyarakat, yang dilakukan oleh aparutur sipin Negara (ASN).

“Kita akan ubah Jombang. Dan mulai dari komitemen melakukan perubahan mulai dari pengolahan anggarannya, dan nanti kita lihat perubahannya di Kecamatan-kecamatan. Nanti September kita akan evaluasi,” paparnya.

Jika pemerintah daerah berani mencanangkan WBK dan WBBM, lanjut Yusuf, berarti dari Kemenpan akan melakukan pemantauan secara intensif.

“Kalau berani mencanangkan WBBM dan WBK nanti kita akan pantau dan lakukan evaluasi, udah gak bisa lagi korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Ombusmen Jawa Timur, Agus Wijaya, mengatakan bahwa Jombang termasuk wilayah yang dinilai tingkat kepatuhannya terhadap pelayanan public.

“Kita sedang melakukan penilaian pelayanan public kemarin, dan ada 16 kabupaten kota yang kita nilai pelayanan publiknya termasuk Jombang. Namun hasil penilaian tersebut belum keluar, sekarang,” tegas Agus.

Lanjut Agus, focus penilaian ada di tingkat kepatuhan ASN tgerhadap UU pelayanan public. Dan pemenuhan terhadap stadart pelayanan public bagi pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perijinan.

“Ada 9 indikator, yang kita gunakan sebagai penilaian, mulai dari persayaratan prosedur dan sebagainya, dan ini berdasarkan urusan yang dilakukan pemda berdasarkan undang-undang, misalnya di perijinan itu ada banyak menangani urusan, misalnya soal ijin perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya. Dan hal itu yang kita uji,” tukasnya.(elo)