PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pernyataan Ketua DPRD mengenai RPJMD terkait visi dan misi Bupati tentang ADD 27% mendapatkan tanggapan dari Wakil DPRD Ponorogo Miseri Effendy dan tokoh LSM 45 Muh Yani.

Kepada sejumlah awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Miseri Effendy mengatakan,” jadi kalau berbicara mengenai, DD, ADD, pajak dan retribusi untuk desa maka semuanya telah diatur dalam aturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 yaitu peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, dimana ketentuan pasal 96 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam APBD wajib untuk ADD tiap tahun anggaran,”ucapnya.

Ditambahkanya, dan ayat 2, ADD paling sedikit 10% itu sudah diatur dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

“Jadi ADD yang kemarin menjadi perdebatan kawan kawan ini sebetulnya sudah diatur secara rejik dalam aturan ini dan kalau ditentukan oleh Bupati 27% untuk ADD dalam PP no 43 tahun 2014 di ketentuan pasal 99 itu nanti akan dituangkan dalam Peraturan Bupati, jadi ada perintah dari PP tersebut terkait dengan ADD. Dan isi perintahnya yakni tata cara penyaluran ADD, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dan berpedoman pada Peraturan Menteri. Mau berapa persen itu sah sah saja tapi ada kriteria untuk menentukan itu sesuai yang diatur dalam pasal 96 ayat 3,”terangnya.

Misery menegaskan, “ maka pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan pengahasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa,jadi apa yang ditanyakan teman teman ini sudah terakomodir dalam ADD diketentuan pasal 96 ayat 3.Jadi nanti penghasilan kepala desa atau perangkat desa itu berapa akan dituangkan dalam Perbup terkait ADD,jumlah penduduk desa,angka kemiskinan desa,luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa,”tegasnya.

Dikatakan Misery Effendi, yang menjadi pedoman bagi Bupati di dalam menyusun Perbup, untuk menentukan berapa persen dan dibatasi limit 10%. Polemik ini sepanjang semuanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada tidak menjadi masalah.

“RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah untuk bukan satu tahun lho tapi standart dan aturannya 5 tahun sesuai pasal 12 ayat 2 dan bagaimana untuk per tahun diatur dalam RKPD karena RKPD merupakan penjabaran dalam RPJMD,inilah yang harus menjadi pedoman. Oleh karena itu apa yang sudah kita putuskan dan ditandatangani dalam paripurna RPJMD itu sudah mengikat, dari 44 anggota DPRD yang hadir sudah menyetujui semuanya, tentu ada tatibnya.Setiap keputusan rapat DPRD baik musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak itu dilaksanakan dan ditindak lanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan,”bebernya.

Sementara itu, Muh Yani kordinator LSM 45 menyayangkan pernyataan ketua DPRD Ponorogo dan anggota dewan yang mengkritisi sejumlah poin yang tertuang dalam RPJMD yang sudah disahkan dalam peripurna. Sehingga seluruh elemen pemerintah daerah harus mendukung RPJMD.

“Kalau mau mengkritisi atau memberikan masukan harusnya sebelum disahkan sebelum paripurna,mereka itu paham aturan dan mekanisme apa tidak atau silahkan belajar membaca lagi. Selain itu harus bisa membedakan apa itu RPJMD atau RPJPD. Sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa tepat jangan justru membuat gaduh,” jlentrehnya.

Ditambahkanya,” selain itu, statemen seperti ini harus berimbang serta mari kita bersama sama belajar membaca tatib dewan, undang undang pemerintah daerah termasuk undang undang yang mengatur desa,”tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here