Pemkab Trenggalek  Berhasil Tagih Uang Lebih Bayar dari Rekanan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Kerjasama Pemkab Trenggalek dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)Trenggalek dalam mengatasi persoalan lebih bayar pada pembayaran paket pekerjaan di beberapa dinas teknis lingkup pemkab Trenggalek diklaim segera tuntas.  Kini tersisa Rp 358, 9 juta saja dari kewajiban pengembalian uang negara itu sebesar Rp 2,7 miliar yang timbul dari pekerjaan yang menggunakan dana APBD Kabupaten Trenggalek di tahun anggaran 2008 hingga 2012.

Uang miliaran tersebut hampir sembilan puluh persen , berdarsarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan di paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto, mengatakan , praktis temuan BPK itu telah terjawab oleh pemkab dengan pengembalian keuangan negara itu walaupun masih ada tersisa sebesar 10 persen yang masih belum menyetor.

“Itu tertagih dari rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan dan setelah diaudit BPK ditemukan sisa lebih anggaran, sehingga kita kerjasamakan dengan pihak kejaksanaan sebagai mitra dalam pembangunan,” ungkapnya, Kamis, (6/6/2018) di Trenggalek.

Kronologisnya, guna memaksimalkan proses pengihan, Pemkab Trenggalek menggandeng Kejaksaan Negeri, dengan dasar  Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkab Trenggalek kepada penerima kuasa yakni Jaksa negara yang ada di Kejari Trenggalek.

“Intinya, Bupati Trenggalek memberikan kuasa subtitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk  melakukan penagihan kepada rekanan yang terbukti mendapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang diperolehnya dari Pemkab Trenggalek,” terangnya.

Namun, Kusprigianto berjanji kini dana yang bisa ditarik dari rekanan melalui kejaksaan sebesar Rp 1,3 Miliar itu akan segera tuntas sesuai temuan BPK sebesar Rp 2,7 Miliar dalam waktu tidak lama.

“Di upayakan, persoalan lebih bayar ini rampung pasca lebaran nanti,” tandasnya.

Sementara,  Kajari Trenggalek, Lulus Mustofa, yang didampingi Kasi Datum Kajari Trenggagek Slamet Hariyadi, SH., mengatakan, hal ini berawal dari suarat kuasa khusus untuk pengaihan klaim laporan BPK.

“Totalnya ada 47 perusahan penyedia jasa  yang mengalami lebih bayar, dengan total tagihan  Rp 2,7 Miliar. Namun yang sudah tertagih sebanyak 40 perusahaan dengan total Rp. 2,3 Miliar , jadi masih  kurang Rp. 358 juta,” katanya.

Pihaknya optimis, kekurangan lebih bayar ini akan tuntas seusai Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Meski begitu, pihaknya juga terus melakukan upaya agar uang lebih bayar tersebut segera dikembalikan ke kas daerah.

“Sebelum hari raya ini kami akan terus berupaya, agar segera terbayarkan,” imbuh Kajari Lulus Mustofa yang baru saja menggantikan posisi Kajari lama, Umaryadi .

Diterangkannya, dengan berbekal kuasa khusus dari Pemkab Trenggalek, pihaknya melaksanakan tugasnya untuk menagih para pihak yakni rekanan untuk menyeleseikan kewajibannya. Hal ini  merupakan pemicu kerugian negara jika tidak dikembalikan. Akibatnya, jelas akan bermuara pada ranah hukum pidana maupun perdata.

“ Kami berharap setelah hari raya lebih bayar ini sudah tuntas,” pungkasnya.(mil/ham)