FGD dengan Awak Media, Panwaskab Jombang Bahas Indikator TPS Rawan

suasana FGD di kantor Panwaskab Jombangs 

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang mengundang awak media dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas persoalan tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Panwaslu Kabupaten Jombang Jl Raden Wijaya No.55 Desa Jelakombo, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Selain dihadiri sejumlah awak media, acara itu juga dihadiri oleh unsur Pemerintahan Kabupaten Jombang, seperti Satpol PP Kabupaten Jombang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Kabupaten Jombang. Tidak ketinggalan juga dari unsur mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan juga menghadiri undangan Panwaslu Kabupaten Jombang pada, Selasa (12/7) pukul 20.00 WIB.

Dalam acara FGD yang melibatkan stake holder pengawasan partisipatif tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri menyampaikan bahwa pihak Pengawas Pemilu sudah memasuki tahap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

Dan poin penting yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang itu antara lain, pengawasan pada saat sebelum pemungutan suara, pengawasan pada tahapan pemungutan suara dan pengawasan pada penghitungan suara, serta pemetaan TPS rawan.

“Variabel TPS rawan meliputi akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih, politik uang dan netralitas penyelenggara serta pemungutan suara dan juga kampanye SARA,” ujar Nur Khasanuri.

Selain itu, lanjut Nur Khasanuri, tahapan yang sudah dilakukan Panwaskab, salah satunya yakni dengan membentuk pengawas TPS di setiap Desa yang ada di 21 kecamatan di Jombang.

“Kami sudah membentuk Pengawas TPS sebanyak 2.147 yang tersebar 21 kecamatan dan 306 desa dan kelurahan. Setiap TPS ada satu Pengawas TPS,” ungkap Nur Khasanuri.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Muchtar Bagus sempat memberi masukan pada pihak Panwaslu Kabupaten Jombang dalam keikutsertaan pengawasan proses demokrasi. Salah satunya proses pengawasan dalam pendistribusian logistik. “Ternyata proses pengawasan itu banyak ya, selama ini kita tidak pernah tau. Saya berharap kedepan panwaslu juga melibatkan media dalam pengawasan pilkada. Kita siap kok,” pungkasnya.(elo)