Diskop Kejar Sisa Target Koperasi Syariah Sebelum Akhir Tahun

KADIS Koperasi dan UKM NTB, L Saswadi

MATARAM, KANALINDONESIA.COM: Perkembangan koperasi syariah di NTB terbilang cukup signifikan. Namun jumlahnya dari target pembentukan koperasi syariah sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih terbilang masih banyak belum tercapai. Meski begitu, Dinas Koperasi dan UKM NTB terus mengupayakan pemenuhan target sebelum akhir Desember mendatang.

“Kita akan ikhtiar terus,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB L Saswadi di ruang kerjannya, Selasa (26/6/2018).

Ia menuturkan, koperasi syariah yang ditargetkan RPJMD NTB hingga akhir Desember 2018 sebanyak 500 unit koperasi. Hingga saat ini baru 336 unit koperasi syariah yang terbentuk. Dinas Koperasi dan UKM NTB masih memiliki tugas untuk mengejar sisa target pembentukan 164 unit koperasi syariah.

Baca:  Danrem 162/WB Terima Kunke

“Ini butuh perhatian,” sambungnya.

Tak hanya kuantitas koperasi syariah yang menjadi perhatian, namun juga terkait calon dewan pengawas koperasi syariah. Jumlah dewan pengawas kopersi syariah masih terbilang terbatas. Hingga saat ini jumlah dewan pengawas yang terpantau Dinas Koperasi dan UKM NTB sebanyak 90 lebih orang. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah koperasi syariah yang sudah ada.

“ Seharusnya masing-masing koperasi syariah punya pengurus dan dewan pengawas dari anggota yang sudah bersertifikat,” jelasnya.

Sebab itu pihaknya berharap perhatian dari pemerintah provinsi NTB, khususnya Sekda NTB. Ia berharap Sekda NTB yang merupakan ketua BPKD mengalokasikan anggaran yang lebih untuk pengembangan koperasi syariah.

Baca:  Bebani Daerah Soal Gaji P3K, Sekom I DPRD SBB Protes Pempus Lewat KEMENPAN - RB

Di sisa waktu tinggal 6 bulan lagi, Saswadi menegaskan pihaknya akan terus berikhtiar memenuhi target tersebut. Diantaranya dengan turun langsung ke kabupaten/kota NTB untuk melakukan pemantauan sekaligus sosialisasi. Saswadi juga menegaskan, meski turun langsung ke lapangan, pihaknya tidak ingin memaksa koperasi konvensional untuk konversi ke syariah.

“Saat ini yang terpenting bukan lagi kuantitas tapi kualitas,” tegasnya.

Pihaknya akan turun melakukan pemantauan terhadap koperasi syariah yang sudah terbentuk. Tujuannya untuk melihat sejauh mana perkembangan operasional koperasi tersebut. Pembinaan terhadap koperasi dinilainya tidak boleh berakhir. Target selama 5 tahun tersebut tidak harus berupa kuantitas, namun juga kualitas agar terus bisa hidup.

“Percuma koperasi banyak tapi sedikit yang RAT (Rapat Akhir Tahunan)” pungkasnya.

Baca:  Saat Monitoring Posko PPKM Mikro Dua Desa di Jombang, Kapolda Jatim Sampaikan Kabar Baik

RAT menjadi bagian penting untuk mengukur sehat atau tidaknya sebuah koperasi. Sementara untung atau tidaknya dinilai bukanlah menjadi permasalahan utama. Berdasarkan data yang dikumpulkan Dinas Koperasi dan UKM NTB, koperasi yang melakukan RAT baru sebanyak 38 persen. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan jumlah koperasi yang ada di NTB.

“Ini yang terus masih menjadi tugas kami,” tandasnya. (Idam)