Kemendag dan Disdag NTB Gelar Diseminasi UU Perdagangan

Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani tengah menjelaskan pentingnya pemahaman akan diseminasi UU Nomor 7 2014, Terutama untuk memperkuat pengawasan dan penindakan produk pangan, Jumat (29/6/2018).

MATARAM, KANALINDONESIA.COM: Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendag RI dengan Dinas Perdagangan NTB menggelar kegiatan diseminasi UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait. Terutama dalam hal perlindungan konsumen.

Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendag RI Sri Hariyati, SH menuturkan, diseminasi UU Nomor 7 tahun 2014 sangat penting dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara dan para pelaku perdagangan di daerah. Menurutnya, UU ini sangat penting untuk dipahami sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam menjalankan perdagangan.

Baca:  Seleksi Perangkat Desa di Desa Bungkolo Sepi Peminat, Panitia Perpanjang Jadwal Pendaftaran

“Baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya, Jumat(29/6/2018).

Dalam UU itu disebutkan jika pembangunan di bidang ekonomi untuk memajukan kesejahteraan, melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Selain itu, juga efisien berkeadilan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kedaulatan ekonomi nasional sebagai amanat UU.

“Saya harap ini membuka jendela berpikir kita agar memahami aturan dalam UU tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani menuturkan, kegiatan tersebut diikuti sejumlah stakeholder terkait. Mulai dari perwakilan Satgas Pangan Polda NTB, Biro Ekonomi, Biro Hukum, BPSK, LPKSM, Balai Besar POM Mataram, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lobar dan KLU, Dinas Perindustrian NTB serta perwakilan dinas atau instansi terkait lainnya.

Baca:  Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi Tuntut Upah 2018 Naik 650 Ribu

“Ada sekitar 75 orang,” ujarnya.

Selly mengatakan, saat ini era yang sangat tepat untuk meningkatkan sinergitas dalam rangka perlindungan konsumen. Kegiatan diseminasi tersebut memaparkan terkait pokok pengaturan Permendag Nomor 36 tahun 2018 tentang pengawasan kegiatan perdagangan. Pengawasan perdagangan saat ini ada di tingkat provinsi dan hanya ditangani satu bidang saja. Pihaknya kini tengah mengajukan agar dipecah menjadi dua bidang.

“Sedang diajukan agar ditangani dua bidang,” sambungnya.

Ia melanjutkan, pemahaman akan diseminasi UU Nomor 7 2014 itu sangat penting. Terutama untuk memperkuat pengawasan dan penindakan produk pangan. Di NTB sendiri, hasil sidak Disdag NTB dengan Satgas Pangan menemukan bahwa penyimpanan produk pangan belum sesuai aturan. Banyak terjadi pencampuran produk pangan dan produk non pangan serta gudang kurang bersih.

Baca:  Direktur LINK : Amdal yang Dikeluarkan Dishub Banyak yang Bermasalah

“Sedangkan tindak lanjut sementara ini hanya diberikan teguran saja,” pungkasnya.(Idham)