Pemkot Mojokerto Bongkar SKPD, Guna Atasi Kekurangan PNS

KANALINDONESIA.COM :Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan, moratorium rekruitmen PNS selama lima tahun. Hal ini membuat Kota Mojokerto kekurangan PNS sebanyak 600 orang.

Namun di satu sisi pemkot dituntut untuk mengoptimalkan pelayanan dan kinerja PNS, bulan depan. Karena hal ini pemkot Mojokerto akan merombak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara merger atau memecahnya.

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus menjelaskan, kekurangan 600 PNS memang tak bisa dihindari. Adanya moratorium rekruitmen PNS, membuat pihaknya hanya bisa mengefektifkan PNS yang ada.

“Setiap tahun pasti ada PNS yang pensiun. Sedangkan karena kebijakan pusat, maka tak bisa menambah PNS baru,” tuturnya.(27/09/2016)

Baca:  Merasa Didholimi, PH Nadhir Gali Keterangan dari JPU Kejari Mojokerto

Hal ini tentu akan berdampak pada optimalisasi kinerja PNS dan pelayanan publik. Nah, dengan jumlah 3682 PNS yang dimiliki, dia harus bisa menata agar tak banyak tugas fungsional yang terbengkalai.

Pemkot juga berupaya mengoptimalkan kinerja PNS pada SKPD yang terkait langsung dengan publik, mulai dari RS, sekolah, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Bahkan, pemkot juga tetap melakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk menambal kekosongan di RS dan Puskesmas.

“Ya harus dengan mengefektifkan PNS yang ada. Kami berusaha agar tak mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.

Maka, langkah utama yang harus dilakukan pemkot dengan adanya merger atau memecah SKPD yang ada, dengan harapan mampu menyelesaikan permasalahan kekurangan PNS di lingkungan pemkot Mojokerto.

Baca:  6 Desa Kategori Rawan, Dijaga Polisi 885 Personel, Jelang Pilkades Serentak

“Dengan adanya merger atau memecah SKPD, bisa mengatasi kekurangan pegawai yang besar,” harapnya.

Ada beberapa SKPD yang bakal dirombak, seperti Kantor Lingkungan Hidup akan digabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, lalu Diskoperindag akan digabung dengan Disnakertrans menjadi Dinas Tenaga Kerja, UKM dan Koperasi, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dipecah.

“Untuk perda merger sudah dievaluasi oleh Gubernur Jatim, kemungkinan selesai seminggu lagi. Pegawai bakal ditata maksimal Desember nanti,” ujarnya.

Sedangkan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik menambahkan, dari data yang ada di pemkot, jumlah PNS yang pensiun pada 2016 ini sebanyak 98 orang. Dan pada 2017 mendatang, tak kurang dari 72 PNS bakal pensiun.

Baca:  Porsadin ke 4 Jatim di Trenggalek Dibuka Bupati

“Jumlah yang pensiun ini berasal dari pegawai struktural, fungsional, staf, pejabat dan guru,” pungkasnya.(elo)