Menko Luhut: Jangan Sampai Ada Orang Gak Bisa Makan!

- Editor

Jumat, 9 Juli 2021 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, sekaligus Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menekankan kepada Pangdam dan Polda untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya masing-masing yang tidak memiliki makanan.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako yang diselenggarakan secara virtual (09-07-2021).

“Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung kesana saja, di kawasan pinggiran itu,” ucap Menko Luhut. Menurutnya pada bulan Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta vaksin. Penambahan tersebut dapat diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya mau yang daerah pinggiran atau slum area, kita jemput bola buat vaksin,” tegasnya. Pemberian vaksin di daerah marjinal tersebut menurut Menko Luhut, perlu dijalankan bersamaan juga dengan pemberian bantuan beras yang saat ini telah disiapkan.

Baca Juga :  MKMK Jatuhkan Sanksi Tertulis Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman

Menko Luhut kemudian menegaskan agar negara hadir di tengah rakyat melalui pemberian secara targeted atau tersasar kepada yang membutuhkan. Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan (beras).

“Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana, jangan sampai mereka tidak bisa makan,” pungkas Menko Luhut.

Menko Luhut kemudian juga menyoroti laporan Menteri Kesehatan terkait adanya data jumlah pasien covid-19 yang janggal untuk wilayah Jawa Timur.
“Tidak ada yang perlu malu, berikan saja data sebagaimana adanya agar bisa kita perbaiki. Sehingga nanti Menteri Kesehatan dapat membuat perencanaan dengan lebih tepat,” ucap Menko Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut juga meminta kepada para menteri yang hadir untuk dapat merespon sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing terkait dengan laporan yang diberikan oleh para Panglima dan Kapolda masing-masing wilayah.

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa akan mendukung sesuai tupoksi Kementerian BUMN.
“Saya nanti akan vidcon dengan Pak Menteri Kesehatan terkait dengan hal tersebut, untuk bantuan beras nanti akan melalui Bulog. Kebetulan harga beras juga sedang turun Pak, jadi nanti dari daerah bisa beli berasnya, nanti kami bantu untuk proses pembeliannya,” terang Menteri Erick.

Baca Juga :  Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Setali tiga uang dengan Menteri Erick, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan,
“Bansos beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog, kemudian berdasarkan rapat ini tadi, untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,” ucap Mensos Risma.

Juga melalui kesempatan tersebut Mensos Risma menyampaikan bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan, karena menurutnya para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya.

“Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” pungkas Menko Luhut.

Berita Terkait

Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun
MKMK Jatuhkan Sanksi Tertulis Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman
Dua Hakim Agung Diperiksa KPK sebagai Saksi Terkait Kasasi Kasus KM 50
Hadapi Gugatan AMIN dan Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait
Jelang Sidang PHPU Presiden, Personel Kepolisian Siaga di Gedung MK
KPK Penjarakan Mantan Hakim Yustisial MA dan Staf Hakim Agung di Lapas Sukamiskin
Karpet Merah untuk Prabowo-Gibran, Mayoritas Publik Terima Hasil KPU dan Setuju Koalisi 20 Tahun
Konstruksi Perkara yang Menjerat Gubernur Non Aktif Abdul Ghani Kasuba

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:38 WIB

Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:13 WIB

MKMK Jatuhkan Sanksi Tertulis Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman

Rabu, 27 Maret 2024 - 05:21 WIB

Dua Hakim Agung Diperiksa KPK sebagai Saksi Terkait Kasasi Kasus KM 50

Selasa, 26 Maret 2024 - 15:15 WIB

Hadapi Gugatan AMIN dan Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 20:07 WIB

Jelang Sidang PHPU Presiden, Personel Kepolisian Siaga di Gedung MK

Minggu, 24 Maret 2024 - 17:58 WIB

KPK Penjarakan Mantan Hakim Yustisial MA dan Staf Hakim Agung di Lapas Sukamiskin

Minggu, 24 Maret 2024 - 16:14 WIB

Karpet Merah untuk Prabowo-Gibran, Mayoritas Publik Terima Hasil KPU dan Setuju Koalisi 20 Tahun

Minggu, 24 Maret 2024 - 04:18 WIB

Konstruksi Perkara yang Menjerat Gubernur Non Aktif Abdul Ghani Kasuba

KANAL TERKINI

KANAL SUMATRA

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Kamis, 28 Mar 2024 - 17:50 WIB