Untuk Temukan Pelaku Penggelembungan Surat Suara di TPS Tambar, Panwaslu Terkendala Kewenangan

Anggota Panwaslu Jombang, Dafid saat ditemui jurnalis di kantor Panwaslu Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:  :Banyaknya desakan dari masyarakat untuk menguak adanya dugaan penggelembungan surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang yang dilakukan tanggal 27 Juni, kemarin. Adanya kelebihan 25 surat suara, Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang, mengaku bahwa untuk menemukan pelaku atau terlapor, mereka kesulitan.

Hal ini dikarenakan Panwaslu, mempunyai keterbatasan wewenang untuk melakukan pembuktian. Dan tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya sebatas klarifikasi. Meskipun Panwaslu menilai bahwa ada unsure pidana dalam kasus tersebut.

Bahkan tidak sedikit masyarakat Jombang, yang akan membawa polemik ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk adanya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan melaporkan masalah surat suara siluman di TPS 1 Tambar.

“Kita memang menyadari bahwa perbuatan hukum nya itu ada. Tapi kita juga ada keterbatasan kewenangan dari Panwaslu sesuai dengan aturan. Bahwa kita juga terbatas untuk melakukan klarifikasi itu hanya 5 hari, waktu yang mepet juga,” kata salah satu anggota Panwaslu Jombang, Dafid saat ditemui sejumlah jurnalis, di kantor Panwaslu Jombang, Senin (9/7/2018).

Masih menurut penjelasan Dafid, selain itu Panwaslu juga tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa, pada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan adanya dugaan penggelembungan surat suara di TPS 1 Tambar.

“Dan kewenangan kita itu juga tidak bisa misalnya, harus memanggil paksa atau harus sampai menyita barang (red : barang bukti), jadi itu juga yang mengakibatkan kita tidak bisa mencari siapa pelakunya ( red : oknum yang melakukan penambahan surat suara). Karena tidak tahu dan tidak menemukan atas dasar itulah kita memutuskan untuk tidak melanjutkan kea rah pidana,” tegas Dafid.

Mengenai Panwaslu menetapkan polemik di TPS 1 Tambar adalah pelanggaran kode etik, yang dilakukan oleh penyelenggara, dan apakah itu murni ada unsure kesengajaan dari KPPS atau memang hal itu murni kelalaian, Dafid mengatakan bahwa memang pihaknya tidak menemukan adanya bukti kesengajaan adanya kelalaian yang dilakukan petugas KPPS, sehingga terjadi kelebihan surat suara.

“Kita tidak menemukan juga sebenarnya ada kesengajaan melakukan hal itu. Hasil klarifikasi kita memang tidak menuju ke salah satu orang yang melakukan hal tersebut. Jadi semua yang kita klarifikasi mulai dari KPPS maupun saksi menyatakan tidak ada yang mengetahui, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kegiatan ini ada yang lalai, yang dilakukan KPPS sehingga mengakibatkan adanya kelebihan surat suara tersebut,” terang Dafid.

Imbuh Dafid, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu, terhadap sejumlah pihak-pihak yang ada di TPS 1 Desa Tambar, diketemukan adanya prosedur yang tidak dilakukan saat sebelum perhitungan perolehan suara dilakukan.

“Baik saksi maupun KPPS mengatakan bahwa ketika selesai pencoblosan, surat suara yang ada dalam kotak dikeluarkan dan tidak dihitung terlebih dahulu, dan langsung dibacakan sah atau tidak sahnya, nah itu salah satu pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS,” katanya.

Mengenai adanya sejumlah masyarakat yang akan membawa polemik ini ke DKPP, Panwaslu mengaku siap mengahadapi persoalan tersebut.”Kita siap, pada rekan-rekan yang mau melaporkan ke DKPP, tapi saya jelaskan bahwa hanya ini kewenangan Panwaslu, karena memang kita tidak bisa menemukan terlapornya, dan ini berdasarkan hasil klarifikasi,” pungkas Dafid.(elo)