ORI, BPJSK, dan Kimia Farma Bangun Komitmen Pelayanan Obat Pasien JKN

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) NTB Adhar Hakim (empat kanan), ditemani Kepala BPJSK cabang Mataram Muhammad Ali (empat kiri) bersama perwakilan apotek Kimia Farma Muslimin (tiga kiri) memberikan klarifikasi terkait dugaan kecurangan yang dilakukan apotek mitra BPJSK, di katornya, Kemarin (13/7/2018)

MATARAM, KANALINDONESIA.COM: Menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) NTB tentang dugaan kecurangan apotek mitra BPJSK pada 4 Juni 2018 lalu. BPJS Kesehatan (BPJSK) cabang Mataram bersama Apotek Kimia Farma dan ORI melakukan pertemuan klarifikasi di Kantor BPJSK cabang Mataram, kemarin (13/7/2018).

Kepala BPJSK Cabang Mataram Muhammad Ali menuturkan perteuan tersebut untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang terjadi, agar tidak dijumpai lagi permasalahan yang sama ke depannya. Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut sudah disusun langkah yang siap ditindak lanjuti pasca pertemuan tersebut.

Baca:  Kementan Minta Dinas Pertanian di Bali Gencar Sosialisasikan Kartu Tani

“Ada 9 butir komitmen yang disepakati bersama ORI dan Kimia Farma,” ujarnya.

Beberapa komitmen tersebut diantaranya melakukan internalisasi jajaran unit bisnis di Kimia Farma. Yakni dengan tidak membedakan pelayanan pada peserta Jkn dan non JKN. Internalisasi tersebut juga tentang prosedur pelayanan, termasuk penjaminan obat peserta JKN.

Kemudian perlu disediakan informasi terkait obat di unit bisnis Kimia Farma. Membangun unit layanan pengaduan peserta di Kimia Farma. Membangun sikap pada pelayanan patuh, membangun koordinasi kelembagaan antara Ombudsman, Kimia Farma dan BPJSK cabang Mataram.

Ali melanjutkan, Kimia Farma harus menginformasikan obat yang mengalami kekosongan, dan membangun mekanisme pencegahan kecurangan ketersediaaan obat. Terakhir membangun SOP pelayanan publik dan membentuk layanan pemberian informasi dan penanganan aduan.

“Komitmen kami untuk permasalahan tersebut sudah terikat pada perjanjian kerjasama,” ungkapnya.

Baca:  Akhir Februari, KPP NTB Akan Bedah Buku "Fiqih Demokrasi"

Dalam kerjasama BPJSK bersama Kimia Farma sudah sangat jelas mengatur hak dan kewajiban ruang lingkup pelayanan. Sehingga ketika hal ini terulang kembali, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai dengan tahapan yang ada dalam kerjasama tersebut. Pihaknya akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali kerjasama yang bisa berujung pada pemutusan kontrak.

“Pertemuan ini juga merupakan salah satu mekanismenya,” kata Ali.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) NTB Adhar Hakim mengungkapkan, ORI sebelumnya telah meriis temuan hasil investigasi terhadap apotek mitra BPJSK. ORI menemukan adanya dugaan distribusi obat apotek khusus peserta JKN yang tidak sesuai seharusnya.

“Jadi ada praktek kecurangan pada beberapa jenis obat peserta JKN,” akunya.

Namun dalam pertemuan yang sudah dilakukan, Adhar mengatakan pihak apotek sudah mengeluarkan komitmen terkait dugaan tersebut. Yakni komitmen untuk memperbaiki tatanan internal apotek. Sebagai pelayan masyarakat, ia mengaku juga mengambil komitmen. Yakni akan terus melakukan pengawasan baik secara tertutup maupun terbuka.

Baca:  Ini Lho, Penjelasan Kadispar NTB Soal Cekcok dengan Oknum Wartawan di Arena PKR

“Tertutup itu bisa saja kami diam-diam datang,” katanya.

Meski begitu, Adhar yakin jika setelah pertemuan ini, apotek yang bersangkutan akan benar-benar menjalankan komitmennya. Hal ini dikarenakan dalam pertemuan tersebut sudah dilakukan penandatanganan terkait hal yang harus dilakukan.

Sementara itu dari pihak apotek Kimia Farma Muslimin mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan internalisasi dan perbaikan pelayanan. Terutama pelayanan terhadap peserta program JKN-KIS. Disamping itu, pihaknya juga akan melakukan transparansi informasi terkait obat kepada masyarakat.

“Di pertemuan ini kami sudah bahas langkah untuk memberikan pelayanan kedepan,” tandasnya.(Idam)