Bareskrim Polri Segel Tanah Milik Puskopkar 23 Hektar di Sidoarjo

KANALINDONESIA.COM, Sidoarjo Guna kepentingan penyidikan terkait kasus pemalsuan sejumlah dokumen serta penyerobotan tanah, Tim Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dengan disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo menyegel tanah sengketa terletak di Desa Pranti, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (2/8/2018).

Di pintu masuk dan lahan belakang areal seluas 23 hektar milik Pukopkar, yang dijaminkan ke BTN senilai Rp23 miliar itu kemudian dipasang papan peringatan dan pemberitahuan status segel dengan logo Bareskrim Mabes Polri. Bertuliskan: “Tanah Ini Telah Disita Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Atau Membuat Surat Palsu Dan Atau Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 264 KUHP Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 266 KUHP”. Plang sita itu sesuai surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Nomor 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda tertanggal 25 Juli 2018.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol M. Harris SIk didampingi AKBP Ruslan Abdul Majid, Kepala Unit II Subdit IV DIT Tipidum Bareskrim Polri ikut turun kelapangan melihat pemasangan.

“Bahwa status tanah saat ini adalah quo (bersengketa). Terhitung sejak tanah disita, maka objek seluas 23 hektar tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa ada izin Bareskrim atau PN Sidoarjo,” terang Kompol Harris.

Pengumuman itu berlaku pada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) yang selama ini telah menguasai lahan secara sepihak bahkan telah mendirikan bangunan tanpa ada izin pengadilan.

“Terhitung sejak hari ini, lahan ini disita guna proses penyidikan, maka tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas, semua aktivitas dihentikan,” terangnya.

Termasuk pelarangan atau tidak sah untuk dilakukan jual beli, menduduki, menggunakan, menguasai, atau melakukan tindakan hukum lain hingga ada keputusan hukum lebih lanjut.

Untuk diketahui, perkara sengketa lahan milik Puskopkar Jatim yang diserobot PT GBP atau Henry Gunawan, telah ditangani oleh Bareskrim. Lantaran diduga ada unsur pidana yakni pemalsuan surat dan atau membuat surat palsu dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Perbuatan itu melanggar Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP.

Baca:  Rumah Sakit Di Magetan Terancam Gulung Tikar Akibat Diputus Kontrak Bpjs

Ditegaskan, sesuai aturan hukum jika ada pihak mana pun yang melanggar atau nekat melakukan aktivitas apa pun berupa pembangunan atau mengganggu jalannya proses hukum, akan berurusan dengan pihak berwajib.

“Jika ada yang tidak suka dengan penetapan ini (sita tanah sengketa), silakan berhubungan ke Polresta Sidoarjo,” tambahnya.

Untuk diketahui, terkait kasus sengketa tanah yang saat kasasi dimenangkan Henry Gunawan. Pihak Puskopkar Jatim tidak tinggal diam, melakukan perlawanan hukum dan melaporkan ke Mabes Polri. Laporan Puskopkar Jatim ditindaklanjuti, terbukti pada April 2018 lalu, tim penyidik Bareskrim juga mendatangi rumah Reny Susetyowardhani di Jalan Kanginan 12, Surabaya, melakukan penggeledahan. Reny diketahui menjadi biang permasalahan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan pihak Henry Gunawan.

Kasus ini sebenarnya sudah dibawa ke ranah hukum. Pihak Puskopkar telah melaporkan Reny Susetyowardhani yang disebut sebagai kaki tangan Henry Gunawan ke Polda Jatim. Reny menggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24 November 2004 yang ditandatangani Kepala Kantor BPN, Ir Minarto MN tanggal 30 Maret 2009 Nomor 799.600.35.10.2009.

Saat itu BPN Sidoarjo menerbitkan Peta Bidang tanah seluas 97.434 M2 Nomor 725/17.14/2008 tanggal 17 April 2008 NIB.12.10.17.14.00557 dan Peta Bidang tanah seluas 95.195 M2 Nomor 804/17/2008 tanggal 23 April 2008.

Pemalsuan akta tanah tersebut diketahui saat pihak Puskopkar Jatim mengecek register ke notaris Soeharto SH, baru diketahui bahwa akta tersebut sejatinya tidak pernah ada. Bukti pemalsuan Reny juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini saya selaku Notaris pemegang Protokol dari Notaris Soeharto (alm) memberitahukan bahwa, setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (alm), saya tidak menemukan akta No. 15 dan 16  tertanggal 24 November 2004,” demikian mengutip isi pernyataan FS Lala’ar SH.

Baca:  Akibat Bacokan Clurit Membabi Buta, Nelayan Asal Pasuruan Meregang Yyawa

Data itu juga diperkuat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, juga melalui repertoriumnya diketahui akta Reny tidak pernah ada. Jika pun ada, keberadaannya itu tidak sah.

Tak berhenti sampai di situ, dengan menggunakan akta pelepasan ‘aspal’ (asli tapi palsu), Reny meminta Minarto yang saat itu menjabat kepala BPN untuk menerbitkan peta bidang (juga aspal) atas nama Direktur PT Dian Fortuna Erisindo (Reny) pada tahun 2007. Reny sendiri adalah anak kandung H Iskandar (alm), Kepala Divisi Bagian Perumahan Puskopkar Jatim. Padahal sebelumnya Puskopkar sudah mengajukan penerbitan peda bidang tanah pada tahun 1997.

Keberanian Reny memalsukan akta tanah itu, diduga atas rayuan Henry Gunawan. Terbukti setelah Reny menerima peta bidang aspal, ia lantas menjual tanah milik Puskopkar Jatim ke PT Gala Bumi Perkasa sebesar Rp 15 miliar, tahun 2007-2008.

Meski baru membayar uang muka Rp 3 miliar, namun PT Gala Bumi Perkasa sudah melakukan aktivitas pembangunan di lokasi sengketa. Artinya, lahan yang kini menjadi sengketa itu dijual di bawah harga pasar oleh Reny.

Di saat Puskopkar sibuk mempersoalkan penyerobotan asetnya, PT Gala Bumi Perkasa sempat menggugat Reny dengan dalih Reny sebagai penjual telah ingkar janji tidak segera menyerahkan dokumen atas tanah tersebut kepada PT Gala Bumi Perkasa.

Skenario gugat menggugat antara PT Gala Bumi Perkasa terhadap Reny berlangsung sampai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Akhirnya, putusan kasasi memenangkan (inkrach) Henry sebagai pembeli sah atas tanah. Berbekal putusan inkrach MA tersebut, PT Gala Bumi Perkasa langsung menguasai tanah tersebut, sebelum akhirnya turun tim dari Mabes Polri untuk melakukan penyitaan aset.

Terkait penyerobotan dan penguasaan tanah secara tidak sah itu, Henry Gunawan juga harus menjalani pemeriksaan, dengan status sebagai saksi. Sebelumnya pada 5 Juni 2018, Bareskrim juga telah melakukan pemeriksaan secara marathon selama dua hari terhadap Henry Gunawan.

Baca:  Tak Patuhi Prokes Covid 19, Sejumlah Pengendara Kena Sanksi Sosial

Pemeriksaan dilakukan di kantor Henry Gunawan, Jalan Bundaran Darmo Satelit Surabaya, di gedung bekas Makodik Angkatan Udara (AU). Henry ternyata juga pernah berseteru dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait kasus Pasar Turi.

Ada yang menyebut suatu keanehan, bisa jadi lantaran ‘orang kuat’ hingga penyidik justru harus memeriksa Henry di kantor pribadinya. Itu setelah Henry mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri di Jakarta dengan alasan sakit. Itu diketahui dengan adanya surat permohonan kuasa hukum Henry, Liliek Djaliyah, tertanggal 25 Mei 2018.

“Pemeriksaan klien kami (Henry J Gunawan) di Bareskrim ada tanggal 24 Mei 2018 dihentikan sementara, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Untuk itu, pemeriksaan selanjutnya kami mengajukan permohonan agar dilaksanakan pada Senin 4 Juni 2018, dalam suratnya,” kata Liliek.

Kemudian, Senin (4/6/2018), Henry tetap mangkir dari pemeriksaan penyidik Bareskrim. Sebelumnya, penyidik Bareskrim sudah memanggil Taufik, pejabat Badan Pertanahan (BPN) Kantor BPN di Surabaya pada Jumat (18/6/2018) dan Sabtu (19/6/2018). Pemeriksaan pejabat BPN itu guna menelusuri atau mengungkap lahirnya surat ukur tanah 23 hektar oleh BPN Sidoarjo yang mendasarkan akta notaris yang diduga dipalsu oleh Reny.

Selanjutnya, pemeriksaan terhadap Taufik, sekaligus menelisik dugaan permainan Henry yang kemudian menguasai lahan dengan dalih mendapat penetapan hukum MA setelah Henry menang menggugat Reny di pengadilan.

Nyatanya, gugatan terhadap Reny diduga hanya “patgulipat” alias sinetron itu dengan alasan, Henry membeli tanah 23 hektar dari Reny dan sudah mengeluarkan dana Rp 5 miliar, namun Reny tidak bisa melengkapi surat-surat kepemilikan.

Sumber Bareskrim mengakui, pemeriksaan terhadap pria kelahiran Jember, Jawa Timur dan anak dari pemilik Hotel Bima di Jember ini dilakukan oleh tiga orang penyidik, dikomandani AKBP Ruslan Abdul Majid. Pemeriksaan dilakukan sejak Selasa pukul 15.30 WIB.

Kini, dengan disegelnya tanah seluas 23 hektar oleh Bareskrim Polri, akankah status hukum Henry Gunawan dinaikkan dari saksi menjadi tersangka? Tentu semua pihak pasti menunggu perkembangannya.Tji