Adanya Larangan Izin Konser, Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Seni di Jombang Mengeluh

Demontrasi para penggiat seni terkait adanya pelarangan konser musik

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Industri ekonomi kreatif tumbuh sekitar Rp 70 triliun, dan pada tahun 2018 sudah melebihi Rp 1.000 triliun dengan mengacu kontribusi terhadap PDB tahun 2016. Adapun tiga sektor penyumbang terbesar dalam industri ekonomi kreatif adalah fesyen, kuliner, serta kriya. Dari posisi 2016, industri kreatif di Indonesia tercatat berkontribusi sebesar 7,44 persen terhadap PDB.

Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai “Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang terintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, termasuk seni music.

Namun hal ini justru berbanding terbalik di Kabupaten Jombang, hal ini dikarenakan sulitnya izin kegiatan musik di Kabupaten Jombang menjadi keluhan tersendiri bagi pekerja seni, khususnya pemusik di kota santri. Mulai dari tidak adanya konser, sepinya job manggung hingga sepinya project event organizer, menjadi dampak dari tidak diizinkannya kegiatan musik di Kabupaten Jombang.

Baca:  Diduga Soal Perempuan, Penjual Bakso di Pamekasan Dibacok Orang Tak Dikenal

Salah satunya band reggae di Jombang, Central Of Peace (C.O.P), yang merasakan langsung dampak dari tidak diizinkannya kegiatan konser musik di Jombang.

Hal ini diungkapkan, Saddam Husein (21), vokalis C.O.P ini menceritakan bahwa kondisi perkembangan musik indie di Kabupaten Jombang, dirasakan cukup memprihatinkan, sejak adanya pelarangan konser tersebut.

“Satu dua tahun yang lalu perkembangan musik indie di Jombang cukup baik. Namun satu tahun terakhir ini, perkembangan musik ini down banget, turun banget. Karena event di jombang sudah tidak diperbolehkan lagi oleh polisi,” ujar Sadam pada sejumlah jurnalis, Jumat (3/8/2018).

Menurut Saddam, larangan konser musik reggae di Jombang tersebut merupakan dampak dari adanya peristiwa lagu genjer-genjer yang dibawakan oleh salah satu band reggae saat konser di Mojokerto beberapa tahun lalu.

Baca:  Muhaimin Iskandar di Semprit Ketua Dewan Syuro PKB

“Kita dilarang konser di Jombang dikarenakan waktu itu setahun yang lalu event reggae di mojokerto ada band reggae yang membawakan lagu genjer-genjer, dan itu berimbas ke kita.

Karena itu, setahun ini kita tidak diperbolehkan membuat konser di jombang,” ungkap Saddam.

Tidak hanya band reggae yang merasakan dampak dari izin konser yang tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, salah satu penyelenggara event di Jombang juga merasakan dampak tersebut.
Fuad Effendi, Pemilik Event Organizer (EO) bernama Samsara Raya yang berkantor di Jombang ini, merasa tidak pernah mendapatkan job untuk menyelenggarakan konser Reggae di Kabupaten Jombang.

Masih menurut penjelasan Fuad, sebelum larangan konser di Jombang diberlakukan, dirinya bisa menyelenggarakan event reggae hinhha satu bulan dua kali event.

Baca:  20 Ribu Orang Tumpah Ruah Padati Alun-Alun Jombang, Ikuti Deklarasi Mundjidah-Sumrambah

“Dulu bisa sampai 2 kali dalam sebulan bikin eventnya. Sekarang sulit mas izinnya,” ujar Fuad.

Lanjut Fuad, karena kondisi di Jombang yang sulit mendapatkan izin konser reggae, Fuad lebih banyak bertarung di luar kota untuk mendapatkan event musik dalam sehari – harinya.

“Kalau sekarang ya tarung di luar kota mas,” katanya.

Menanggapi sulitnya izin kegiatan bermusik di Kabupaten Jombang ini, Fuad berharap agar pihak terkait tidak tembang pilih untuk mengeluarkan izin. Fuad menilai ada diskriminasi dalam kegiatan musik di Kabupaten Jombang.

“Saya berharap pihak kepolisian bisa memberi ruang kreatif anak – anak muda jombang. Seperti konser musik, salah satunya musik reggae. Jangan hanya musik dangdut atau orkesan saja yang diberikan ruang izin,” pungkas Fuad.(elo)